Perubahan Anggaran SKPD Dibahas DPRD.

Bidik Kalsel,
Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan Tahun 2014, dilaksanakan DPRD Kotabaru, Sabtu (05/07/14).

Masing-masing Komisi (I,II,III) mengundang Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotabaru, dan rapat di bagi disetiap Komisi yang ada di DPRD Kotabaru ,sesuai dengan mitra kerjanya masing-masing.

Untuk Komisi I Rapat dengan SKPD seperti Dinas BKD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,Kantor Perpustakaan Umum, Badan Komunikasi, Arsip,dan Sandi Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bappeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa,Kantor Satpol PP, Sekretariat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Keluarga Berencana Perempuan dan Perlindungan Anak,Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal dan Sekretariat KPUD.

Komisi II rapat dengan SKPD seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Kantor Pengelola Pasar,Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pendapatan, Kantor Ketahanan Pangan, BPKAD serta Dinas Perhubungan.
Sedangkan Komisi III rapat dengan SKPD, yaitu Dinas Bina Marga, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Cipta Karya, RSUD, Dinas Pertambangan Energi dan Dinas Pendidikan Kebudayaan.

Sekretaris BAPPEDA Kotabaru, H.A. Syuhada, APi, MM kepada wartawan, Sabtu (05/07/14) mengemukakan," rapat Komisi DPRD dengan SKPD yang dibahas hanya terkait program kegiatan SKPD.

Kebanyakan terkait kebijakan-kebijakan daerah,terutama mengantisipasi hari Nusantara yang akan di laksanakan di Kotabaru," terangnya.

Selain terkait pelaksanaan Hari Nusantara,pembahasan APBD perubahan juga karena adanya perubahan pendapatan dan adanya pos pembiayaan SILPA, sisa lebih perhitungan anggaran yang harus dimanfaatkan (SILPA APBD 2013, red).

Dijelaskan Syuhada, pembahasan itu untuk menunjang kegiatan Hari Nusantara itu, terutama untuk kegiatan-kegiatan Fisik yang belum terakoomodir, juga kegiatan-kegiatan lain yang mendukung Hari Nusantara," ucapnya.

Ditambahkan Syuhada, tidak semua SKPD mengusulkan anggaran perubahan untuk Hari Nusantara.

"Yang mengusulkan anggaran perubahan hanya beberapa SKPD yang berkaitan langsung dengan kegiatan Hari Nusantara," ungkapnya.

Dilanjutkannya, perubahan anggaran juga terkait adanya prediksi pendapatan yang turun karena ada proyeksi bagi hasil MIGAS yang turun.

"Kalau ada perubahan pendapatan dan belanja harus dimasukkan kegiatannya melalui anggaran perubahan," pungkasnya.

Sementara salah satu anggota DPRD Kotabaru, Ikhtiar Syamsul Alam,AMd kepada wartawan menyebut, "kebanyakan pembahasan anggaran perubahan Tahun 2014 yang diusulkan SKPD adalah terkait pelaksanaan Hari Nusantara, dan seluruh fraksi DPRD 100% mendukung," sebut Ikhtiar.

Ditambahkannya, yang paling menonjol adalah usulan dari Dinas Bina Marga dan SDA untuk peningkatan Infrastruktur Jalan Kecamatan. Untuk itu, sebelumnya DPRD sudah menyetujui pada APBD Induk sebesar Rp 35 Milyar dan pada Anggaran Perubahan ditambah lagi Rp 11 Milyar, hingga untuk peningkatan Jalan Tanjung Serdang-Lontar Pulau Laut Barat teranggarkan menjadi sebesar Rp 46 Milyar.

Rapat pembahasan KUA PPAS Perubahan Tahun 2014 DPRD Kotabaru tersebut, dilaksanakan selama 2 (dua) hari, Sabtu dan Minggu (5,6/07/14) dengan bertempat masing masing diruang rapat Fraksi DPRD Kotabaru. (Wan/MIZ)