Dinilai Lamban Sikapi Aspirasi, Tokoh LSM Sambangi DPRD

Bidik Kalsel -
Belum terjadwalnya hearing terkait aksi unjuk rasa pada 16 pebruari lalu, 3 Tokoh LSM / Ormas Kotabaru akhirnya mendatangi Kantor DPRD Kotabaru, Kamis (19/03/15).

Kedatangan mereka guna menindaklanjuti dan menanyakan, kapan DPRD Kotabaru menjadwalkan hearing atas permintaan yang disampaikan pada waktu unjuk rasa tersebut.

Sedangkan tiga orang Tokoh LSM yang mendatangi Kantor DPRD itu antara lain ; Hardiyandi, Usman Pahero dan Yudi Sunardi.

"Kami diterima Sukardi, Anggota DPRD dari Fraksi Partai Nasdem. Kedatangan kami hanya menanyakan kapan DPRD bisa mengagendakan hearing," ungkap Hardiyandi.

Ditambahkan pula oleh Yudi Sunardi, "suka tidak suka, karena kami menyampaikan surat permintaan hearing secara terbuka dihadapan masyarakat waktu unjuk rasa itu, maka DPRD Kotabaru harus mengagendakan hearing tersebut," ujarnya.

Ditambahkan lagi oleh Usman Pahero, "apabila DPRD Kotabaru tidak segera mengagendakan permintaan hearing yang sudah kami sampaikan sejak satu bulan lalu, maka kami akan menggelar unjuk rasa secara besar-besaran," tegasnya.

Anggota DPRD Kotabaru, Sukardi kepada kru media ini membenarkan telah ditemui oleh 3 orang Tokoh LSM yang menanyakan perihal kapan DPRD Kotabaru melaksanakan hearing.

"Iya benar mereka tadi menemui saya, selanjutkan akan saya sampaikan ke Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, Pimpinan DPRD yang berwenang mengagendakannya, kapan hearing bisa dilaksanakan," terangnya.

Dikatakan,Sukardi," saat ini, semua anggota DPRD sedang tugas dinas luar, sosialisasi PERDA, kebetulan saya yang belum berangkat, jadi saya lah yang menerima para LSM dan akan saya teruskan ke Pimpinan," pungkasnya.

Sekedar mengingatkan, pada waktu unjuk rasa gabungan LSM Kotabaru di Kantor DPRD Kotabaru Tanggal 16 Februari 2015 lalu, mereka menyampaikan surat permintaan hearing kepada unsur Pimpinan DPRD, yang isinya permintaan membahas berapa sumbangan pihak ke-3, terutama dari PT SILO yang sudah diterima Pemerintah Daerah sejak Tahun 2010-2015 serta sikap DPRD Kotabaru tentang rencana Pertambangan di Pulau Laut dan pemanggilan Bupati juga pihak terkait lainnya.(Red)