Bidik Kalsel -
Para Mahasiswa Politeknik yang menghadiri rapat Dengar Pendapat di Gedung DPRD Kotabaru, Senin (21/04) mengaku diancam dan dikatakan akan dihabisi apabila menghadiri acara itu.
Hal itu diungkapkan Kordinator Aksi Mahasiswa,Arbain Fauzi menyebut," beberapa hari lalu, Sugian Noor, Ketua Yayasan melontarkan kata-kata ancaman akan memecat (DO) dan menghabisi kami apabila menghadiri rapat dengar pendapat di DPRD ini," kata Arbain Fauzi yang dibenarkan oleh mahasiswa lainnya.
Alumni Politeknik, Harun Al Raysid membeberkan, setelah demo Mahasiswa pada Jum'at (17/06) lalu, malam harinya mereka diundang pertemuan di Politeknik oleh pihak Kampus, dan apabila tidak datang maka akan didatangi kerumah atau di paksa hadir serta diancam. Sejak pertemuan itu, Ketua BEM tidak pernah lagi ikut hadir dalam aksi Mahasiswa, termasuk kegiatan hearing hari ini.
Sementara Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Maulid Akbar usai hearing mengatakan, rapat tidak dilanjutkan karena Ketua Yayasan dan Direktur tidak hadir. Pihak Politeknik hanya mengirimkan surat yang intinya menyebut, bahwa kuliah berjalan lancar dan tidak ada permasalahan di Politeknik Kotabaru.
"DPRD tetap menjadwalkan hearing untuk mempertemukan antara pihak Yayasan, Direktur dan para Mahasiswa. Nanti kelihatan, apakah itu ranah internal mereka atau masuk ke ranah hukum," kata Maulid.
H.Sahidudin, anggota Komisi III DPRD Kotabaru kepada sejumlah media menyayangkan sikap yang diambil pihak Politeknik, mestinya pihak Yayasan menghargai undangan DPRD, karena apa pun bentuk undangan itu tentunya ingin penyelesaian permasalahan.
"Adanya dugaan ancaman Droup Out (DO) dari pihak Politeknik kepada para Mahasiswa yang terlibat unjukrasa beberapa hari lalu, itu bukan tindakan yang benar, dan jika hal itu terjadi maka saya yang membela paling depan," tegasnya.
Ditambahkan H.Sahidudin, karena Politeknik tersebut milik Pemerintah Daerah, mestinya pihak Yayasan datang ke DPRD, berdiskusi dan mencari solusi memecahkan permasalahan bersama untuk memberikan kesempatan para mahasiswa bisa kuliah dengan biaya murah dan kemudian mereka bisa bekerja.
Ditemui di Kantor Dinas Perhubungan dan Kominfo Kotabaru, Sugian Noor,SH selaku Kepala Dinas yang juga sebagai Ketua Yayasan Politeknik Kotabaru mengatakan, Politeknik ini hanya masalah Internal. Siapa pun tidak bisa Intervensi masalah rumah tangga, jadi Mahasiswa itu salah arah.
"Kami tidak menghadiri Hearing di DPRD karena tidak ada yang perlu diselesaikan. Buat apa kami hadir, karena usai unjukrasa Tanggal 16 April kemaren, sudah ada dialog mahasiswa diruang rapat DPRD Kotabaru, hari itu sudah kami anggap selesai jadi kami tak perlu hadir lagi," terangnya.
Menurut Sugian Noor, permasalahan di Politeknik adalah masalah internal mereka. Selain itu lagi, Yayasan Politeknik juga bukan punya Pemda, dan tidak benar jika Poltek itu menggunakan murni uang Pemda, karena ada uang Mahasiswa, bantuan dari Perusahaan dan bantuan dari Pemerintah Pusat.
"Niat mendirikan Politenik itu untuk mempekerjakan orang, membangun Kotabaru. Putra daerah bisa bekerja dan punya pendidikan, jadi bila ada yang ingin mengacaukannya maka berhadapan dengan saya," tandasnya.(Hasan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.