Tanbu Rintis Menjadi Kabupaten Layak Anak

Tanah Bumbu –
Upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) untuk menjadikan daerahnya sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Perlindungan Anak terus dilakukan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Tanbu, Drs. H. Said Akhmad MM mengatakan, saat ini Pemkab Tanbu sedang merintis pembentukan KLA tersebut.

"Karena dalam Undang-undang juga disebutkan bahwa setiap daerah mestinya bisa dijadikan Kabupaten/Kota Layak Anak," ujar Drs. Said Akhmad, Kamis (21/5/2015) di Batulicin pada saat rapat pembahasan KLA tersebut.

Kabupaten Layak Anak, tambahnya, adalah sebuah Kabupaten yang berorintasi terhadap diri hak dan kewajiban anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Untuk mencapai hal itu maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta dapat mengalokasikan anggaran yang berkaitan dengan sejumlah indikator yang menyangkut program KLA.

Dari sekitar 31 indikator KLA, kata Said, ada beberapa yang sudah dijalankan di Kabupaten Tanbu. Sebagian lagi belum maksimal dan belum tersedia.

Sebagai contoh infrastruktur untuk mendukung KLA di Tanbu, Sekda mengakui masih belum tersedia secara maksimal. Oleh sebab itu, koordinasi antar SKPD dalam mewujudkan KLA tersebut sangat diperlukan.

"Untuk mewujudkan KLA perlu adanya komitmen, tekad, niat, dan kerja bersama antar SKPD. Terkait masalah infrastruktur bisa dilakukan Dinas Pekerjaan Umum atau instansi terkait lainnya," ujar H. Said Akhmad seraya mengatakan perlu adanya pembinaan dan sosialisasi ke masyarakat agar KLA dapat terealisasi di Bumi Bersujud.

Sekda mengharapkan, setidaknya tiga sampai empat tahun lagi Tanbu sudah bisa dikatakan sebagai KLA.

"Namun semuanya itu juga perlu kesungguhan dan komitmen yang kuat. Mulai Tahun 2016 kita sudah melaksanakan program kerja tersebut, dan saya ingin setiap tahunnya ada realisasi dan pencapaian targetnya," pinta Sekda.

Pada kesempatan itu, Kepala BKBP2A Tanbu, Basuni, S.Pd mengatakan, rapat pertemuan dengan pimpinan SKPD ini bertujuan untuk membentuk Tim Gugus Tugas Rintisan KLA.

"Rapat kali ini adalah untuk melakukan pembagian tugas sesuai dengan tupoksi SKPD sekaligus membuat Tim Gugus Kerja Rintisan Kabupaten Layak Anak di Tanbu," ujarnya.

Basuni menambahkan, ada beberapa indikator yang harus dipenuhi sebagai KLA. Diantaranya tidak boleh adanya kasus kekerasan terhadap kondisi anak serta terpenuhinya standardisasi lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak.

"Indikatornya meliputi, tersedianya fasilitas informasi layak anak, tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, tersedianya lembaga kesejahteraan sosial anak, tersedianya layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, dan fasiltasinfrastruktur  serta layanan pendukung lainnya," pungkas Basuni.(MN/hum)