Bupati : Tanah Bumbu Sudah Capai Swasembada Beras

Tanah Bumbu -
Dalam kata sambutannya saat rapat dengan petugas dari jajaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) diaula Sekdakab Tanbu Gunung Tinggi, Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming mengatakan, dengan menjadi daerah lumbung beras secara Nasional, masyarakat Tanbu tidak hanya akan mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal saja, tetapi juga bisa memenuhi kebutuhan beras ke daerah lain di seluruh Indonesia.

"Selama ini Tanah Bumbu sudah mengalami swasembada beras, namun kondisi tersebut tidak menjadi tolok ukur keberhasilan suatu daerah khususnya dibidang pertanian," kata Mardani, Rabu (10/06/15).

Bupati menambahkan, berhasilnya suatu daerah mengelola sektor pertanian, akan terbukti jika daerah tersebut menjadi lumbung beras, sehingga masyarakatnya bisa memenuhi kebutuhan pangan di tingkat Lokal dan Nasional, bahkan ekspor ke negara lain.
 
Untuk itu perlu adanya komitmen dan kerja keras, antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah guna membuat rancangan strategis pembangunan di sektor pertanian, agar keinginan tersebut nantinya bisa tercapai.

"Salah satu contoh kecil, kita masih perlu adanya dukungan dari Pemerintah Pusat untuk membangun waduk, supaya kebutuhan air di lahan pertanian lebih terpenuhi," katanya.
 
Meski demikian, tambah Bupati, dengan tercapainya Program Swasembada beras selama ini hakekatnya juga tidak lepas dari usaha dan kerja keras jajaran Pemerintah Daerah terhadap masyarakat petani.

Penyaluran bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) terhadap para Kelompok Tani dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) petani, program perluasan lahan terus dilakukan sehingga target Swasembada Beras tersebut bisa selalu tercapai.

Pada kesempatan itu, Brigjen Pol. Drs. Tjejep Supriyatna,MM dari Setjen Wantannas mengatakan, pihaknya masih akan melakukan pengumpulan data-data untuk merumuskan kebijakan nasional di sektor pertanian yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu.

Selanjutnya data tersebut kemudian dikaji dengan melibatkan para ahli, agar apa yang menjadi program pemerintah di daerah lebih tepat sasaran.

"Karena jangan sampai, program yang dijalankan nanti tidak menghasilkan apa-apa," kata Tjejep Supriyatna seraya mengatakan setelah data tersebut dikaji akan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.(MN/hum)