Sikap DPRD Kotabaru Mengecewakan - BIDIK KALSEL

  • Membidik ke Segala Arah

    ©Bidik Kalsel

    Website Ini Telah Dilihat 13,17 Juta Kali

    Selasa, 18 Agustus 2015

    Sikap DPRD Kotabaru Mengecewakan



    ‪Kotabaru‬ -
    Sesuai yang dijadwalkan oleh pihak DPRD dengan para Lintas LSM saat berunjukrasa, Kamis (13/08/15) lalu, rapat dengar pendapat terkait transparansi aliran Dana CD/CSR dari PT SILO dan perusahaan lain yang beraktivitas di Kabupaten Kotabaru akan dilaksanakan Selasa (18/08/15).

    Sayangnya, rapat dengar pendapat yang dihadiri oleh Para Tokoh Ormas, Perusahaan, Tokoh Masyarakat dan pihak DPRD tersebut kembali ditunda tanpa diketahui kapan waktu pelaksanaannya.

    Hal inilah yang membuat para Tokoh Ormas dan masyarakat yang hadir saat itu kecewa atas sikap pihak DPRD Kotabaru, terlebih saat Ketua DPRD Hj Alpisah menskor dan meninggalkan ruangan rapat dengan alasan akan menghadiri acara karnaval, padahal pihak perusahaan PT.SILO dan PT.Golden Hope Nusantara belum menjawab apa yang sudah disampaikan dan dipertanyakan oleh para Tokoh Ormas.

    Awalnya Ketua DPRD, Hj Alpisah yang langsung memimpin rapat, serta didampingi pula oleh Ketua Komisi I, II, III dan para anggota DPRD lainnya mempersilakan Tokoh Ormas (Hardiyandi SH, Usman Pahero dan Yudi Sunardi) beserta anggotanya untuk menyampaikan hal hal yang akan dibahas dalam rapat.

    Hardiyandi SH atau yang lebih dikenal dengan nama Bang Tungku kemudian meminta transparansi Dana CD-CSR, sumbangan Pihak Ketiga Perusahaan, berapa kompensasi pelebaran Siring Laut dan meminta DPRD Kotabaru agar menolak aktivitas penambangan di Pulau Laut, karena menurutnya, perencanaan penambangan Pulau Laut sangat mengecewakan.

    "Ketidak-jelasan kantor PT.SILO di Jakarta juga mencurigakan. Selain itu, Keputusan Deputi Kementerian Lingkungan Hidup menilai bahwa Amdal salah satu anak perusahaan PT.SILO harus direvisi, dan itu sudah juga disampaikan ke Polres Kotabaru," sebut Hardiyandi‬.

    Tidak hanya sampai disitu, Hardiyandi juga menyampaikan hal lain yang diduga merupakan sebuah penyimpangan dari pelaksanaan kucuran milyaran rupiah Dana CD/CSR yang tidak tepat sasaran dari pihak perusahaan.

    "Sudah ada semacam pernyataan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyebut pihak PT SILO salah dan anak perusahaannya harus menyelesaikan pembayaran hak buruh, tapi malah disuruh ke Banjarmasin, itu kan mempersulit mereka yang tak tahu administrasinya," tambah Hardiyandi yang saat itu menyampaikan 12 point item yang perlu dibahas.

    Sementara Usman Pahero mempertanyakan, kenapa rapat CSR dilaksanakan di Jakarta, dan hal ini menurutnya tidak efektif dan efisien soal anggaran.

    "Selama 4 bulan kami dipimpong, dari Komisi I,II,III termasuk Ketua DPRD. Aksi gabungan ORMAS ini tidak ada yang menunggangi dan tidak ada unsur politik, semata untuk kepentingan warga masyarakat Kotabaru " tegasnya.‬

    Pada saat Tokoh Ormas penyampaian aspirasi dan pertanyaan tersebut, Ketua DPRD sempat menyela dan meminta agar point yang disampaikan harus secara tertulis, karena menurutnya apa yang telah disampaikan hanya merupakan sebuah diskripsi, tidak ada data-datanya.

    ‪"DPRD tidak ada wewenang mengintervensi dana perusahaan," kata Hj Alpisah yang kemudian menyerahkan pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD lainnya, Mukhni.AF untuk melanjutkan rapat.‬
    ‪Dikatakan Mukhni, 2 dari 12 point yang dipertanyakan ORMAS sudah dijelaskan, sedangkan sisanya akan dijawab pada pertemuan berikutnya.‬

    "12 point yang perlu dibahas nanti agar dibuat secara tertulis, dan diserahkan ke DPRD 5 hari sebelum pertemuan pembahasannya," ujar Mukhni sambil menutup rapat tanpa memberikan kesempatan kepada perusahaan yang hadir untuk menjawab pertanyaan ORMAS.

    "Kami kecewa, tiba-tiba stop tanpa memberikan kesempatan ke peserta rapat lainnya. DPRD banyak tidak memahami materi, seharusnya perusahaan yang yang hadir diberikan kesempatan menjawab baru DPRD menanggapi," ungkap Usman.

    ‪"DPRD tidak beretika, dia yang mengundang kami tapi dia yang meninggalkan, " tambah Hanif, anggota ORMAS lainnya‬.

    ‪Senada dengan Usman, Abdul Gapar, Tokoh Masyarakat yang hadir juga mengatakan, dirinya juga sering di pimpong DPRD terkait jadual hearing yang dia sampaikan‬.

    Demikian juga diungkap ‪Yudi Sunardi. Dia menganggap DPRD tidak siap. "Kenapa kami diundang kalau tidak siap. Ini pembohongan, tidak ada hasil apa-apa hari ini, semua belum terjawab," ungkapnya‬ kecewa.(Red)

















    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.

    Beranda