Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informasi setempat saat ini fokus pada sosialisasi penyelenggaraan Sistem Informasi Desa Dan Kawasan (SIDeKa).
"Dengan dilakukannya sosialisasi SIDeKa tersebut, diharap terbangunnya system informasi Desa, sehingga menjadikan Desa jauh dari keterasingan, mengingat informasi yang tersajikan dengan baik akan menjadi perhatian Pemerintah Pusat guna merumuskan kebijakan, baik Pemerintah Daerah maupun kebijakan oleh Pemerintah Pusat," kata Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika, Riza Akhyari belum lama tadi.
Oleh kerena itu sambung Riza, sosialisasi yang diselenggarakan Dishub Kominko akan diprioritaskan di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Batulicin.
Menurutnya, prioritas Sosialisasi di tiga Kecamatan tersebut sudah didukung traffic informasi yang lebih kuat. Selain itu, wilayah tersebut memiliki aktivitas pelayanan masyarakat yang lebih intens dibandingkan Kecamatan lainnya.
Sehingga katanya, pendampingan awal lebih optimal dengan pengaplikasian SIDeKa sebagai input data dasar, diantaranya data Kependudukan, Informasi Buruh Migran, Informasi kepala keluarga, Informasi ibu hamil, Informasi Bayi & Balita, Informasi anak putus sekolah, data kemiskinan lokal, Informasi penerima taskin, Informasi penerima bantuan siswa miskin (BSM), Informasi penerima JKN, Informasi penerima PKH, program perlindungan sosial daerah, data mitigasi bencana, termasuk data-data yang dibutuhkan terkait program 1 Milyar Satu Desa dan lainnya.
Lebih jauh dia jelaskan, Pengelolaan SIDeKa harus dilakukan dengan melibatkan semua komponen yang ada di Desa, agar data yang terhimpun benar-benar mencerminkan keadaan Desa yang sebenarmya.
Selain itu, pengelolaan sitem informasi Desa ini juga termasuk mempublikasikan secara luas, agar siapapun bisa mengakses dan mengetahui permasalahan yang sesungguhnya yang ada di Desa. Dengan demikian Penyebarluasan informasi ini menjadi bagian penting dalam system informasi Desa, mengingat tidak semua pihak pengambil kebijakan mengetahui permasalahan di Desa.
"Ketidaktahuan ini akan melahirkan kebijakan yang keliru dari tinjauan pencapain tujuan. Dengan tersebar luasnya informasi tentang kondisi Desa akan menarik perhatian semua, dan diharapkan semua pihak yang terlibat dapat mengelola system informasi Desa lebih baik lagi," pungkasnya.(MN/hum)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.