Tanah Bumbu -
Guna mewujudkan tata pelaksanaan pemberian ijin usaha jasa konstruksi sesuai persyaratan ketentuan perundang-undangan dan meningkatkan efesiensi serta efektifitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik, berdasarkan pada asas kejujuran manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan dari kepentingan masyarakat, Pemkab Tanah Bumbu menyampaikan usulan Raperda Izin Usaha Jasa Konstruksi untuk dibahas oleh DPRD Tanbu, Rabu (02/09/15).
Selain Raperda tersebut diatas, Pemkab Tanbu juga menyampaikan Raperda Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu dan Raperda Pembiayaan Operasional Pendidikan.
Dalam sambutannya pada Sidang Paripurna Penyampaian Raperda diruang Rapat DPRD Tanbu, Wakil Bupati Tanbu Drs Dipriadi Darjat mengatakan, 3 buah Raperda tersebut telah selesai pembahasannya oleh pihak Ekskutif, dan kini disampaikan kepihak Legeslatif untuk dibahas kembali.
Adapun Raperda Pengelolaan Keuangan Desa dimaksudkan dalam rangka melaksanakan kebijakan pengelolaan APBdes serta pengendalian terhadap pelaksanaannya, dan diharapkan pengelolaannya nanti berdasarkan pada asas asa transparansi, akuntabel, fleksibel serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Sedangkan Raperda Pembiayaan Operasional Pendidikan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan standar minimal biaya operasional satuan pendidikan, sehingga siswa dibebaskan dari kewajiban membayar iuran rutin biaya operasional sekolah.
Sebelum menyampaikan Raperda tersebut, Wakil Bupati Tanah Bumbu Drs Dipriadi Darjat menyapa satu persatu hadirin yang berhadir dengan menyebutkan namanya satu persatu.
Sidang Paripurna penyampaian 3 buah Raperda tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanbu, H Supiansyah ZA SE MH, yang dihadiri Sekdakab Tanbu, unsur Muspida, Staf Ahli, Assisten, Kadis, Kabag, Kabid jajaran Pemkab Tanbu.(M12)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.