Tanah Bumbu -
Upaya pemerintah baik pusat dan daerah untuk lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi, menjadi agenda penting dalam pelaksanaan Rapat Kerja Pemerintah (RKP) yang dipimpin secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Tanah Bumbu, Drs H Wahyuddin M.AP yang sebelumnya mengikuti RKP tersebut bersama seluruh Kepala Daerah se-Indonesia di Istana Negara Jakarta, belum lama tadi.
RKP juga dihadiri oleh Wakil Presiden, H M Jusuf Kalla beserta para Menteri. RKP itu dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengambil kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di masyarakat.
Di bidang ekonomi, katanya, Presiden meminta Pemerintah Daerah agar dapat mensukseskan seluruh paket kebijakan yang dibuat, seperti upaya pemberian kemudahan dan ketepatan waktu dalam layanan perizinan.
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga harus lebih digalakkan. Supaya pertumbuhan ekonomi melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat lebih ditingkatkan. "Inti dibidang Ekonomi menyangkut dua masalah penting, yaitu Debirokratisasi dan Deregulasi," tegas Pj Bupati Drs H Wahyuddin, M.AP.
Sebagaimana diketahui bersama, tambah Bupati, Pemerintah sudah meluncurkan 4 (empat) paket kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kebijakan itu antara lain mendorong Daya Saing Industri Nasional melalui Deregulasi, Debirokratisasi serta Penegakan Hukum dan Kepastian Usaha.
Kemudian mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dan sumbatan terkait pelaksanaan proyek strategis nasional. Selanjutnya meningkatkan Investasi di Sektor Properti. Kemudian paket yang terakhir memberikan kemudahan usaha bagi para investor.
Untuk paket kebijakan kedua, hakekatnya lebih fokus terhadap pemberian izin investasi pada usaha industri yang ada di kawasan industri dan usaha industri yang berada diluar kawasan industri. Sedangkan paket kebijakan ketiga, lebih fokus terhadap upaya penurunan harga energi dan perbaikan iklim usaha.
"Dan paket kebijakan ke empat focusnya adalah upaya untuk membuka lapangan kerja baru yng seluas-luasnya dengan memberi kemudahan sistem investasi terhadap para investor," katanya.
Hal terpenting lainnya yang dibahas dalam RKP adalah terkait persiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak.
Pelaksanaan Pilkada nantinya diharapkan berjalan lancar, aman, damai, dan demokratis.
Pilkada serentak akan berlangsung pada 09 Desember 2015. Pemerintah Daerah Tanbu juga sudah melakukan berbagai persiapan pelaksanaan Pilkada tersebut.
"Tidak sedikit hal-hal lain yang juga dibahas di dalam RKP. Termasuk masalah kebakaran hutan yang melanda tahun ini. Daerah yang berpotensi terjadi kebakaran hutan, Pemerintahnya diminta untuk segera membuat surat edaran siaga bencana sebelum terjadi kebakaran," pungkas Wahyuddin.(MN/hum)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.