Tanah Bumbu -
Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebanyak 50 orang Pejabat Esselon III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengikuti tes pengukuran kompetensi yang digelar oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Tes pengukuran kompetensi yang berlangsung di Gedung Mahligai Bersujud, Kecamatan Simpang Empat tersebut dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Tanbu, H. Sudian Noor.
"Semoga pelaksanaan tes kompetensi para pejabat yang akan berlangsung empat hari ini nantinya berjalan lancar," kata Wakil Bupati saat memberi sambutan dalam acara tersebut.
Sudian Noor berharap, melalui tes kompetensi itu akan dapat menciptakan sistem birokrasi yang efektif dan efesien, sekaligus menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanbu memiliki integritas dan kompetensi tinggi.
"Melalui tes pengukuran kompetensi semoga dapat meningkatkan kualitas dan profesionalitas kerja bagi ASN dalam menyelenggarakan pilar pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa," ucapnya.
Dari ke 50 orang peserta yang mengikuti tes kompetensi, antara lain adalah pejabat administrator tingkat esselon III berjumlah 12 orang, dan pejabat pengawas setingkat esselon IV sebanyak 28 orang.
Tes kompetensi akan berlangsung sejak Tanggal 15 sampai dengan 18 Maret 2016, dengan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2016.
Tim penilai atau Assesor yang juga diambil dari Yogyakarta ada sebanyak 7 orang, diantaranya Anita Verawati, S.Psi, Rini Anawati, S.Psi, Diar Kusumawati, M.Psi, Sri Samiasih, S.Sit, Hendra Yuandana, S,Psi, Haryo Setyo Akhmad Yani, S.Psi, dan Sep Sulistyanto, S,Psi.
Kepala BKD Tanbu, Dr. Ambo Sakka, M.Pd menyatakan, pelaksanaan kompetensi bagi pejabat esselon III dan IV bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta melalui Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi para pejabat ini, tambahnya, didasarkan atas Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 5 Tahun 2014, tentang tuntutan profesi ASN yang professional berlandaskan kompetensi.
Berdasarkan UU ASN tersebut, seluruh pejabat harus di data, di inventarisir, baik kompetensi maupun dinamika psikologis yang dimiliki oleh seorang pejabat. Melalui pengukuran kompetensi itu, setidaknya dapat diketahui data atau informasi awal tentang kemampuan dan kompetensi yang dimiliki seorang pejabat yang menjadi acuan bagi pengambil kebijakan, khususnya pembina kepegawaian dalam melaksanakan mutasi atau promosi jabatan berikutnya.
"Kita berharap ditahun-tahun mendatang, semua pejabat yang menduduki jabatan betul-betul sesuai dengan kompetensi dan profesionalitas yang dimilikinya," ucap Ambo Sakka.
Pengukuran Kompetensi ini berlaku juga untuk pejabat Esselon II di lingkungan Pemkab Tanbu. Namun tempatnya berbeda, karena untuk esselon II dilaksanakan diluar daerah, sedangkan pejabat esselon III dan IV bisa dilaksanakan didalam daerah.
"Untuk esselon III dan IV bisa kita laksanakan di daerah dengan mendatangkan langsung para assesornya. Selain itu, keuntungan dilaksanakannya didaerah, yaitu pejabat yang mengikuti pengukuran kompetensi jumlahnya bisa jauh lebih besar," kata Ambo Sakka. (MN/hum)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.