Mardani: APKASI Jadi Penyemangat Jalannya Pembangunan

Jakarta –
Ketua umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Mardani H. Maming menyatakan, keberadaan lembaga APKASI setidaknya akan jadi sebuah penyemangat masing -masing Pemerintah Daerah di Indonesia dalam melaksanakan program pembangunan bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Mardani saat acara penutupan event tahunan APKASI International Trade And Investment Summit yang ke-12 , di Gedung Jakarta International Exspo, Sabtu (07/05/16/).

"APKASI adalah penyemangat pelaksanaan program pembangunan yang ada di daerah. Semoga kedepannya semua daerah di Indonesia pembangunannya lebih maju dan masyarakatnya lebih sejahtera," kata Mardani dalam acara yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negri, Tjahyo Kumolo tersebut.

Mardani menjelaskan, salah satu contoh program APKASI yang saat ini dapat menjadi pendorong atau penyemangat program pembangunan di daerah, adalah dimulainya kerja sama antara pihak APKSI dengan negara lain dalam bidang ekonomi.
Melalui kerja sama tersebut, diharapkan menjadi peluang yang besar bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya dengan cara memasarkan hasil produksi di daerahnya ke negara lain.

"Bahkan kalau perlu, kita juga akan membuat sistem jaringan pemasaran online, agar produk-produk di daerah lebih dikenal dan dibeli oleh bangsa lain," tegas Mardani.

Sementara itu, Presiden Jokowi menilai ketatnya sistem ekonomi di era pasar bebas atau globalisasi saat ini adalah sebuah tantangan yang siap dihadapi seluruh unsur pemerintah, baik itu di Tingkat Pusat maupun di Daerah. Kerja keras Pemerintah Pusat dalam membuat kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat itu harus sebaik mungkin bisa ditindaklanjuti dengan regulasi kebijakan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah masing-masing.

"Di jaman sekarang ini kita sudah masuk di era kompetisi. Percuma saja Pemerintah Pusat mati-matian membuat kebijakan aturan untuk meningkatkan ekonomi di daerah, kalau Pemerintah Daerahnya sendiri tidak segera membuat regulasi aturan yang sesuai kebutuhan. Inilah yang kerap menjadi kendala program pembangunan yang ada di lapangan," katanya.

Jokowi menambahkan, ada sekitar 42 aturan pemerintah, baik itu yang berupa Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup) dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mendorong peningkatan ekonomi dan pembangunan di daerah. Namun sekitar 3000 lebih aturan tersebut saling bertentangan, sehingga menjadi penghambat pelaksanaan program pembangunan tersebut.

"Oleh sebab itu semuanya harus di hapus dan diganti yang lebih relevan sesuai kebutuhan," tegas Jokowi.

Acara penutupan APKASI ditandai dengan pemukulan gong oleh Presiden.  Sebelumnya juga dirangkai dengan penyerahan piala oleh Mardani H Maming kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan yang menang sebagai Juara Pertama kategori pameran terbaik dalam acara tersebut. (M12/hum)