Terkait Permasalahan Lahan Warga, DPRD Propinsi Kunjungi Kotabaru

Kotabaru -
Dalam rangka penyelesaian lahan masyarakat yang dikuasai oleh para pihak perusahaan perkebunan dan lainnya, rombongan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berkunjung ke Kabupaten Kotabaru, Jum'at (13/05/16).

Bertempat di ruang rapat Setda, acara rapat dihadiri Wakil Ketua DPRD Kalsel beserta anggota DPRD Provinsi, Wakil Bupati, Polres, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi dan UKM, SKPD terkait serta pihak Perusahaan.

H. Hamsury, SH, Wakil DPRD ‎Provinsi Kalsel mengatakan, kunjungan kami adalah untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam rangka penyelesaian permasalahan lahan masyarakat yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan Persero di Kotabaru.

"Harapan kami semua permasalahan tersebut dapat terselesaikan, karena banyak masalah lahan yang muncul akibat adanya pembukaan perkebunan, seperti Ijin HGU dan penyelesaian pembebasan lahannya," ujar Hamsury.

Sementara Wakil Bupati Kotabaru, Ir. Burhanuddin menyebut, dirinya bersama Bupati tidak pernah terlibat dalam hal-hal seperti ini, yakni bidang perkebunan.

"Kalau pejabat yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan tentunya tidak ada masalah dengan perusahaan, tapi ketika masyarakat kecil pasti mendapat tekanan. Ketika dihadapkan dengan aturan, yang bisa dilakukan masyarakat kecil hanyalah menuntut hak nya saja," jelasnya.

Dikatakannya, terkait permasalahan lahan ini, kami mendorong‎ secepatnya dilakukan pertemuan lanjutan dengan Provinsi, sambil Dinas terkait mengumpulkan dan membawa data datanya.

"Kedepan kita beranjak dari nol lagi membuka perjanjian ini, kemudian menyimak berbagai ketentuan dengan Permentan yang baru. Disitu sudah jelas Perda mengacu bahwa menyebutkan dari HGU dibuat, di kelola dan disepakati Dirjen Perkebunan. Kebun Inti dibangun pula Plasma, masyarakat tidak tahu yang namanya Plasma, jadi harus jelas berapa luasnya, batas-batasnya dan hasilnya pun harus jelas," ungkap Burhanudin.

Ditambahkannya, kami menyupport habis-habisan ‎kepada kawan-kawan anggota Pansus, agar persoalan Plasma ini clear. "Kami yakin masyarakat akan sejahtera dan bisa menuntaskan kemiskinan, sebab masalah perkebunan sawit ini banyak yang terlibat didalamnya, jadi harus diselesaikan dengan dengan jalur Politik," tutupnya. (Hasan)