Untuk pertemuan tripartit hari ini tidak ada kelanjutan, kita cukupkan sampai disini, karena tak ada kata sepakat antara pihak perusahaan PT. ABSK dengan pihak SBSI. Kedua pihak akan menunggu Dissosnakertrans untuk membalas surat permohonan dari PT. ASBK terkait pengurangan Hari Kerja.
Demikian disampaikan oleh Kepala Bidang Binawas Dissosnakertrans Tanbu, Kadri Mandar, S.Ag, MH usai melakukan tripartit ketigakalinya bersama pihak SBSI dan PT. ABSK (Agro Bukit South Kalimantan) diruang kerjanya, Rabu (12/10/16).
Ditegaskannya, tidak ada kelanjutan tripartit untuk kasus pengurangan hari kerja di perusahaan Agro Bukit tersebut.
Terkait peninjauan yang dilakukan oleh Dissosnakertrans ke perusahaan PT. ABSK beberapa waktu lalu, pihaknya telah meminta managament perusahaan untuk mempresentasikan terkait kondisi keuangan pihak perusahaan.
"Dari hasil presentasi yang ditampilkan, kami melihat kondisi perusahaan dari Tahun 204 hingga Tahun 2016 mengalami kerugian, meski pun ada keuntungan namun itu untuk menutupi hutang-hutang mereka untuk kelangsungan perusahaan," jelasnya.
Ditambahkannya, dengan tidak adanya kata sepakat antara keduabelah pihak, Dissosnakertrans akan menjawab surat permohonan pihak perusahaan tersebut sesuai dengan UU Ketenaga-kerjaan.
"Otomatis kita akan menjawabnya dengan mengacu pada UU Ketenaga-kerjaan yang mengatur tentang pengurangan Hari Kerja," tutupnya.
Sementara pihak perusahaan PT. ABSK yang diwakili oleh Harol W Wemno kepada media mengatakan, pihak perusahaan hanya bisa bermohon, baik kepada pihak SBSI maupun kepada Dissosnakertrans untuk dapat mengerti dan memahami kondisi keuangan perusahaan saat ini.
"Kondisi keuangan perusahaan memang sekarang tidak membaik dan tidak stabil, untuk itu kami bermohon kepada Dinas terkait untuk dapat melakukan pengurangan Hari Kerja," ucapnya.
Upaya lain lanjutnya, hal ini akan disampaikan ke Pimpinan Tertinggi dulu, dan tidak tahu bagaimana selanjutnya nanti.
Sedangkan Ketua SBSI Tanah Bumbu, Abdul Latif menyebut, masalahnya berbeda, karena pihak perusahaan hanya membawa kepentingannya saja, sedangkan dirinya hanya menyampaikan aspirasi dari para anggota.
"Karena kesepakatan belum ada, jadi semuanya kami serahkan kepada Dinas Tenaga Kerja selaku penerima surat permohonan, apakah akan memberikan persetujuan atau tidak, namun yang jelas disitu ada hak-hak kami selaku pekerja dan itu tertuang dalam UU Ketenaga-kerjaan," ujarnya. (M12)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.