Setelah LSM KAPAK mendesak dan mengancam akan menduduki Kantor DPRD, akhirnya pihak DPRD Kotabaru setuju memberikan Surat Rekomendasi secara tertulis untuk mengusut dugaan ijazah palsu yang digunakan Bupati Kotabaru, Sayid Jafar Aliderus.
Sebelumnya LSM Komite Aksi Penyelamat Kotabaru (KAPAK) melakukan Aksi Demo Damai yang melibatkan hampir 1500 massa dengan mengusung 11 tuntutan yang intinya mengkritik segala kebijakan dan kinerja Bupati Kotabaru, Senin (23/01/17).
"Setelah kami melakukan rapat terkait dugaan ijazah palsu Bupati, ada 7 Fraksi yang setuju dan 2 Fraksi yang menolak memberikan rekomendasi. Surat Rekomendasi ini secepatnya akan kami sampaikan ke jajaran Polres Kotabaru, Polda Kalsel dan bila perlu hingga ke Mabes Polri," ujar Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Alfisah.
Selain itu lanjut Alfisah, sesuai permintaan Koordinator Aksi KAPAK, yaitu menuntut pembentukan Pansus dan melakukan Hak Interplasi, 7 Fraksi bersedia dan 2 fraksi yang menolak melakukan Hak Interplasi nya.
"Adapun fraksi yang setuju akan melakukan Hak Interplasi dan bersedia memberikan Rekomedasi adalah Fraksi PPP, Demokrat, PKB, PDIP, Nasdem, Bintang Nurani dan Fraksi AIR. Sedangkan Fraksi Golkar dan PKS tidak setuju," jelasnya. (M12)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.