Tanah Bumbu -
Sebanyak 5 SKPD Tanbu yang mendapat pendampingan terkait kunjungannya ke Kementrian Pusat di evaluasi oleh Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Selasa (05/09/17).
Bertempat diruang rapat fraksi, Komisi II DPRD Tanbu mendengarkan dan meminta hasil apa saja saat SKPD tersebut berkunjung ke Kementrian.
Dinas Komunikasi melalui Kepala Dinasnya, Ardiansyah, S. Sos memaparkan pihaknya telah melakukan usulan pembangunan BTS untuk daerah pelosok yang memang sangat membutuhkan jaringan telekomunikasi.
"Sebanyak 15 titik yang kami usulkan, hanya satu desa saja yang tak memenuhi persyaratan, yaitu Desa Batu Bulan yang tak mencukupi jumlah KK dan tak ada aliran listriknya," ungkap Ardiansyah.
Dikatakannya, sesuai persyaratan untuk bisa membangun tower pemancar harus ada 1000 KK dan aliran listrik didesa tersebut, sedangkan Desa Batu Bulan cuma 200 KK dan belum teraliri listrik.
"Selain mengajukan usulan ke Kementrian Kominfo, kami juga mengusulkan hal ini kepihak perusahaan telekomunikasi. Dan alhamdulillah ada 4 perusahaan yang merespon dan siap meninjau titik- titik yang kami usulkan," tambahnya.
Sementara Disdagri Tanbu melalui Kepala Dinasnya, Anwar Salunjang mengatakan usulan pembangunan pasar dibeberapa kecamatan telah direspon oleh Pemerintah Pusat dengan nilai rata- rata sebesar Rp. 4 Milyar.
"Hanya Pasar Minggu saja yang belum dan masih proses, karena terkendala ukuran luas lahan dan legalitasnya," terang Anwar.
Sebanyak 5 SKPD Tanbu yang mendapat pendampingan terkait kunjungannya ke Kementrian Pusat di evaluasi oleh Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Selasa (05/09/17).
Bertempat diruang rapat fraksi, Komisi II DPRD Tanbu mendengarkan dan meminta hasil apa saja saat SKPD tersebut berkunjung ke Kementrian.
Dinas Komunikasi melalui Kepala Dinasnya, Ardiansyah, S. Sos memaparkan pihaknya telah melakukan usulan pembangunan BTS untuk daerah pelosok yang memang sangat membutuhkan jaringan telekomunikasi.
"Sebanyak 15 titik yang kami usulkan, hanya satu desa saja yang tak memenuhi persyaratan, yaitu Desa Batu Bulan yang tak mencukupi jumlah KK dan tak ada aliran listriknya," ungkap Ardiansyah.
Dikatakannya, sesuai persyaratan untuk bisa membangun tower pemancar harus ada 1000 KK dan aliran listrik didesa tersebut, sedangkan Desa Batu Bulan cuma 200 KK dan belum teraliri listrik.
"Selain mengajukan usulan ke Kementrian Kominfo, kami juga mengusulkan hal ini kepihak perusahaan telekomunikasi. Dan alhamdulillah ada 4 perusahaan yang merespon dan siap meninjau titik- titik yang kami usulkan," tambahnya.
Sementara Disdagri Tanbu melalui Kepala Dinasnya, Anwar Salunjang mengatakan usulan pembangunan pasar dibeberapa kecamatan telah direspon oleh Pemerintah Pusat dengan nilai rata- rata sebesar Rp. 4 Milyar.
"Hanya Pasar Minggu saja yang belum dan masih proses, karena terkendala ukuran luas lahan dan legalitasnya," terang Anwar.
Selain itu lagi, lanjutnya, untuk meningkatkan PAD melalui bidang lain, yaitu masalah tera ulang. Dirinya juga mengusulkan pembangunan sarana pusat kemetrologian, namun sayangnya masih terkendala petugasnya yang belum memiliki SDM untuk itu.
"Tera ulang ini bisa memberikan masukan buat PAD kita, dan selama ini kita hanya sebagai pendamping saat petugas tera ulang Propinsi melakukan peneraan," ucapnya.
Untuk Dinas Pertanian, Pemerintah Pusat telah pula menyalurkan bantuan berupa pembangunan Pintu Air, Dam Parit dab Alsintan senilai Rp. 5,5 milyar.
Sedangkan dibidang Peternakan, sebanyak 250 ekor sapi bantuan Pemerintah Pusat siap disalurkan kepada para petani ternak dengan kerjasama pihak perkebunan untuk pemeliharaannya.
Di Dinas Perikanan, untuk Bidang Alat Tangkap, penyediaan ratusan GPS dan 30 Kapal Fiber lengkap dengan peralatan tangkapnya sudah 90 persen penyelesaiannya, semua bersumber dari Dana DAK.
Sedangkan dibidang Budi Daya, penyediaan mesin pakan dan exacavator teranggarkan Rp. 3,5 Milyar serta dibidang Tangkap sebesar Rp. 1,5 milyar.
"Hasil dari koordinasi dengan Banggar, BKAD telah bersurat ke Kementrian Keuangan terkait minta pembebasan lebih bayar senilai Rp. 61 milyar. Alternatif kedua meminta pembayaran secara cicil minimal selama 5 tahun. Alternatif ketiga, tahun 2017 tidak ada pemotongan, dan sampai saat ini surat tersebut belum mendapat tanggapan dari Kementrian Keuangan. Mudah- mudahan anggota kita DPRD yang berada di Jakarta saat ini yang sedang berkonsultasi dengan pihak Kementrian bisa mendapatkan hasil yang diharapkan sesuai surat yang disampaikan tersebut," tutup Ketua Komisi II DPRD Tanbu, I Wayan Sudarma mengakhiri pembacaan hasil kesimpulan rapat.
Selain dihadiri dari Pimpinan 5 SKPD Tanbu, pada rapat evaluasi tersebut Pimpinan rapat didampingi anggota Komisi II, I Ketut Mawe dan HM. Aini. (M12)
"Tera ulang ini bisa memberikan masukan buat PAD kita, dan selama ini kita hanya sebagai pendamping saat petugas tera ulang Propinsi melakukan peneraan," ucapnya.
Untuk Dinas Pertanian, Pemerintah Pusat telah pula menyalurkan bantuan berupa pembangunan Pintu Air, Dam Parit dab Alsintan senilai Rp. 5,5 milyar.
Sedangkan dibidang Peternakan, sebanyak 250 ekor sapi bantuan Pemerintah Pusat siap disalurkan kepada para petani ternak dengan kerjasama pihak perkebunan untuk pemeliharaannya.
Di Dinas Perikanan, untuk Bidang Alat Tangkap, penyediaan ratusan GPS dan 30 Kapal Fiber lengkap dengan peralatan tangkapnya sudah 90 persen penyelesaiannya, semua bersumber dari Dana DAK.
Sedangkan dibidang Budi Daya, penyediaan mesin pakan dan exacavator teranggarkan Rp. 3,5 Milyar serta dibidang Tangkap sebesar Rp. 1,5 milyar.
"Hasil dari koordinasi dengan Banggar, BKAD telah bersurat ke Kementrian Keuangan terkait minta pembebasan lebih bayar senilai Rp. 61 milyar. Alternatif kedua meminta pembayaran secara cicil minimal selama 5 tahun. Alternatif ketiga, tahun 2017 tidak ada pemotongan, dan sampai saat ini surat tersebut belum mendapat tanggapan dari Kementrian Keuangan. Mudah- mudahan anggota kita DPRD yang berada di Jakarta saat ini yang sedang berkonsultasi dengan pihak Kementrian bisa mendapatkan hasil yang diharapkan sesuai surat yang disampaikan tersebut," tutup Ketua Komisi II DPRD Tanbu, I Wayan Sudarma mengakhiri pembacaan hasil kesimpulan rapat.
Selain dihadiri dari Pimpinan 5 SKPD Tanbu, pada rapat evaluasi tersebut Pimpinan rapat didampingi anggota Komisi II, I Ketut Mawe dan HM. Aini. (M12)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.