Tanah Bumbu -
Maksud dan tujuan Rapat Koordinasi pada hari ini adalah untuk bahan kami, Bawaslu Propinsi, dan nantinya akan disampaikan ke Bawaslu RI, titik titik kerawanan yang mungkin terjadi pada setiap tahapan menjelang Pemilu.
Demikian dikatakan Ketua Bawaslu Propinsi Kalsel, Iwan Setiawan, MP saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Propinsi Kalsel, Selasa (14/11/17) di Ball Room Grand Central Hotel Simpang Empat.
"Karena kita tahu, sudah dua minggu yang lalu tahapan tahapan ini sudah mulai berjalan. Mudah- mudahan Rakoor kita hari ini yang nantinya akan disampaikan oleh beberapa narasumber terkait dengan beberapa tahapan dan indikasi kerawanan pada setiap tahapan itu akan disampaikan setelah pembukaan ini," sebutnya.
Mewakili Bupati Tanah bumbu Mardani H. Maming, Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs. H. Idjra'I selaku narasumber dari Penyelenggara Pemerintah menyebut, persoalan terkait dengan Pemilu ini sudah bukan persoalan baru bagi kita semua dan sudah menjadi komsumsi kita, paling tidak 2 atau 3 tahun sekali sudah ada yang melakukan Pemilihan.
"Kami selaku Pemkab Tanbu sangat memahami bahwa Aparatur Sipil Negara adalah Penyelenggara Pemerintah, bukan Penyelenggara Pemilu. Jadi sangat diharapkan Penyelenggara Pemerintah ini dapat berdiri pada posisi yang tidak berpihak," ucapnya.
Maksud dan tujuan Rapat Koordinasi pada hari ini adalah untuk bahan kami, Bawaslu Propinsi, dan nantinya akan disampaikan ke Bawaslu RI, titik titik kerawanan yang mungkin terjadi pada setiap tahapan menjelang Pemilu.
Demikian dikatakan Ketua Bawaslu Propinsi Kalsel, Iwan Setiawan, MP saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Propinsi Kalsel, Selasa (14/11/17) di Ball Room Grand Central Hotel Simpang Empat.
"Karena kita tahu, sudah dua minggu yang lalu tahapan tahapan ini sudah mulai berjalan. Mudah- mudahan Rakoor kita hari ini yang nantinya akan disampaikan oleh beberapa narasumber terkait dengan beberapa tahapan dan indikasi kerawanan pada setiap tahapan itu akan disampaikan setelah pembukaan ini," sebutnya.
Mewakili Bupati Tanah bumbu Mardani H. Maming, Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs. H. Idjra'I selaku narasumber dari Penyelenggara Pemerintah menyebut, persoalan terkait dengan Pemilu ini sudah bukan persoalan baru bagi kita semua dan sudah menjadi komsumsi kita, paling tidak 2 atau 3 tahun sekali sudah ada yang melakukan Pemilihan.
"Kami selaku Pemkab Tanbu sangat memahami bahwa Aparatur Sipil Negara adalah Penyelenggara Pemerintah, bukan Penyelenggara Pemilu. Jadi sangat diharapkan Penyelenggara Pemerintah ini dapat berdiri pada posisi yang tidak berpihak," ucapnya.
Meski lanjutnya, dalam Pemilu sering ada penyusupan penyusupan yang menggunakan beberapa kepentingan dengan dasar dasar yang mungkin tidak bisa kita benarkan dalam peraturan perundang- undangan pelaksanaan Pemilu.
"Dari sisi Pemerintah, kami selalu menyampaikan pentingnya netralitas ASN. Baik melalui rapat rapat, apel pagi, atau melalui edaran, hampir tiap hari kami ingatkan. Kami berharap, dengan upaya selalu mengingatkan ASN terkait pentingnya netralitas ini, Penyelenggaraan Pemilu menjadi lebih baik dan berkualitas," tambahnya.
Lanjutnya, memang ada beberapa Pegawai kami yang kadang kadang pada posisi yang sulit dan dimanfaatkan, dan akhirnya terjebak pada situasi yang tidak bisa mereka hindari, namun resikonya mereka tetap akan menerima sanksi, baik diturunkan jabatan atau dimutasi.
"Apa yang kita inginkan dari netralitas ASN ini memerlukan kebersamaan kita. Artinya, bukan hanya kami saja yang memberikan pengawasan, tapi juga dari masyarakat dan berbagai pihak hingga tidak terjadi pembiaran yang dampaknya bisa merugikan dia sendiri dan semua pihak. Jadi saya mohon, netralitas ASN ini kita jaga bersama agar wibawa Pemerintah juga baik, ASN nya juga bisa berlaku baik dan menjadi contoh buat masyarakat serta bisa memberikan pembelajaran bagi masyarakat, bahwa mereka benar benar bisa berposisi pada posisi netral dalam penyelenggaraan Pesta Demokrasi," tutupnya.
Rakoor juga dihadiri oleh Ketua KPUD Propinsi Kalsel, DR. Samanhuddin, S. IP. M. Si, Ketua KPUD Tanbu, Drs. H. Samsani, MH beserta anggota dan Ketua KPUD Tanah Laut serta Kotabaru, Ketua Panwaslu Tanah Bumbu, H. Kamilauddin Malewa, SE serta Ketua Panwaslu se Kalimantan Selatan beserta anggota. (M12)
"Dari sisi Pemerintah, kami selalu menyampaikan pentingnya netralitas ASN. Baik melalui rapat rapat, apel pagi, atau melalui edaran, hampir tiap hari kami ingatkan. Kami berharap, dengan upaya selalu mengingatkan ASN terkait pentingnya netralitas ini, Penyelenggaraan Pemilu menjadi lebih baik dan berkualitas," tambahnya.
Lanjutnya, memang ada beberapa Pegawai kami yang kadang kadang pada posisi yang sulit dan dimanfaatkan, dan akhirnya terjebak pada situasi yang tidak bisa mereka hindari, namun resikonya mereka tetap akan menerima sanksi, baik diturunkan jabatan atau dimutasi.
"Apa yang kita inginkan dari netralitas ASN ini memerlukan kebersamaan kita. Artinya, bukan hanya kami saja yang memberikan pengawasan, tapi juga dari masyarakat dan berbagai pihak hingga tidak terjadi pembiaran yang dampaknya bisa merugikan dia sendiri dan semua pihak. Jadi saya mohon, netralitas ASN ini kita jaga bersama agar wibawa Pemerintah juga baik, ASN nya juga bisa berlaku baik dan menjadi contoh buat masyarakat serta bisa memberikan pembelajaran bagi masyarakat, bahwa mereka benar benar bisa berposisi pada posisi netral dalam penyelenggaraan Pesta Demokrasi," tutupnya.
Rakoor juga dihadiri oleh Ketua KPUD Propinsi Kalsel, DR. Samanhuddin, S. IP. M. Si, Ketua KPUD Tanbu, Drs. H. Samsani, MH beserta anggota dan Ketua KPUD Tanah Laut serta Kotabaru, Ketua Panwaslu Tanah Bumbu, H. Kamilauddin Malewa, SE serta Ketua Panwaslu se Kalimantan Selatan beserta anggota. (M12)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.