Tanah Bumbu -
Bertempat di Ball Room Grand Central Hotel Simpang Empat, Selasa (14/11/17), digelar Rakoor Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Propinsi Kalsel.
Mewakili Bupati Tanah bumbu Mardani H. Maming, rakoor dihadiri Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs. H. Idjra'i.
Dalam sambutannya selaku Narasumber, Idjra'i mengatakan, persoalan terkait dengan Pemilu ini sudah bukan persoalan baru bagi kita semua dan sudah menjadi komsumsi kita, paling tidak 2 atau 3 tahun sekali sudah ada yang melakukan Pemilihan.
"Kami selaku Pemkab Tanbu sangat memahami bahwa Aparatur Sipil Negara adalah Penyelenggara Pemerintah, bukan Penyelenggara Pemilu. Jadi sangat diharapkan Penyelenggara Pemerintah ini dapat berdiri pada posisi yang tidak berpihak," ucapnya.
Meski lanjutnya, dalam Pemilu sering ada penyusupan penyusupan yang menggunakan beberapa kepentingan dengan dasar dasar yang mungkin tidak bisa kita benarkan dalam peraturan perundang- undangan pelaksanaan Pemilu.
"Dari sisi Pemerintah, kami selalu menyampaikan pentingnya netralitas ASN. Baik melalui rapat rapat, apel pagi, atau melalui edaran, hampir tiap hari kami ingatkan. Kami berharap, dengan upaya selalu mengingatkan ASN terkait pentingnya netralitas ini, Penyelenggaraan Pemilu menjadi lebih baik dan berkualitas," tutupnya.
Rakoor juga dihadiri oleh Ketua Bawaslu Propinsi Kalsel, Iwan Setiawan, MP, Ketua KPUD Propinsi Kalsel, DR. Samanhuddin, S. IP. M. Si, Ketua KPUD Tanbu, Drs. H. Samsani, MH beserta anggota dan Ketua KPUD Tanah Laut serta Kotabaru. Ketua Panwaslu Tanah Bumbu, H. Kamilauddin Malewa, SE serta Ketua Panwaslu se Kalsel. (M12)
Bertempat di Ball Room Grand Central Hotel Simpang Empat, Selasa (14/11/17), digelar Rakoor Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Propinsi Kalsel.
Mewakili Bupati Tanah bumbu Mardani H. Maming, rakoor dihadiri Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs. H. Idjra'i.
Dalam sambutannya selaku Narasumber, Idjra'i mengatakan, persoalan terkait dengan Pemilu ini sudah bukan persoalan baru bagi kita semua dan sudah menjadi komsumsi kita, paling tidak 2 atau 3 tahun sekali sudah ada yang melakukan Pemilihan.
"Kami selaku Pemkab Tanbu sangat memahami bahwa Aparatur Sipil Negara adalah Penyelenggara Pemerintah, bukan Penyelenggara Pemilu. Jadi sangat diharapkan Penyelenggara Pemerintah ini dapat berdiri pada posisi yang tidak berpihak," ucapnya.
Meski lanjutnya, dalam Pemilu sering ada penyusupan penyusupan yang menggunakan beberapa kepentingan dengan dasar dasar yang mungkin tidak bisa kita benarkan dalam peraturan perundang- undangan pelaksanaan Pemilu.
"Dari sisi Pemerintah, kami selalu menyampaikan pentingnya netralitas ASN. Baik melalui rapat rapat, apel pagi, atau melalui edaran, hampir tiap hari kami ingatkan. Kami berharap, dengan upaya selalu mengingatkan ASN terkait pentingnya netralitas ini, Penyelenggaraan Pemilu menjadi lebih baik dan berkualitas," tutupnya.
Rakoor juga dihadiri oleh Ketua Bawaslu Propinsi Kalsel, Iwan Setiawan, MP, Ketua KPUD Propinsi Kalsel, DR. Samanhuddin, S. IP. M. Si, Ketua KPUD Tanbu, Drs. H. Samsani, MH beserta anggota dan Ketua KPUD Tanah Laut serta Kotabaru. Ketua Panwaslu Tanah Bumbu, H. Kamilauddin Malewa, SE serta Ketua Panwaslu se Kalsel. (M12)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.