Menuju Kota Bebas Korupsi, Pemkab Tanbu Tandatangani WBK Dan WBBM

Tanah Bumbu -

Dalam rangka menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pemkab Tanbu bersama instansi terkait tanda-tangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, Selasa (19/12/17).

Penanda-tanganan piagam yang dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Batulicin Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin tersebut bertujuan untuk menghindari adanya tindakan korupsi dilingkup Pengadilan Agama.

Turut menandatangani piagam pencanangan tersebut, Kepala PA Batulicin Drs.Syakhrani, Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming di wakili Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan  Keuangan Pembangunan, Ir.Ridwan, Kapolres Tanbu AKBP. Kus Subiantoro.SIK serta Kepala Kejaksaan Negeri Tanbu, Tjakra Suyana Eka Putra, SH.

"Kita menghindari adanya perlakuan  oknum yang mencoba menjatuhkan marwah Pengadilan Agama. Dengan adanya penandatangan itu, kami harap lembaga benar-benar bersih dan terbebas dari perbuatan korupsi," ujar Drs. Sakhrani, Ketua PA Batulicini.

Sementara sambutan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ir.H.Ridwan mengungkapkan, sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, maka tujuan  dari itu adalah prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

"Meski meraih WTP itu relatif susah, namun lebih susah mempertahankannya. Untuk itu diperlukan dukungan semua pihak maupun kebersamaan dalam mencapai zona integritas," katanya.

Dia menambahkan, dalam hal zona integritas itu sangat diperlukan, apalagi dalam hal pelayanan publik. Mengingat hakikat manusia tak ada merasa puas, maka diperlukan standar operasional prosedur (SOP) dalam hal pelayanan publik.

'Catatannya pelayanan publik harus kita standarisasikan di masing masing zona integritas," tandas Ridwan.

Senada disampaikan Wakil Ketua Pengadilan Agama Propinsi Kalimantan Selatan, H.Firdaus Akhmad. Dalam mewujudkan zona integritas, aparat pradilan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan dalam keadaan apapapun dengan tujuan lembaga pradilan harus bebas mandiri.

"Kemandirian lembaga pradilan harus dijaga sedemikian rupa sehinggga tidak berimbas kepada terwujudnya pradilan yang kongkalikong kerena ini sangat bertentangan dengan kode etik sebuah peradilan," jelasnya.

Lanjutnya, kemandirian harus dimaknai sebuah sikap yang bebas disertai dengan integritas dan profesionalitas. Baik sisi integritas dari orang beragama dengan landasan keimanan yang nyata serta ketaqwaan yang nyata.

Pada bagian  penting profesi seorang hakim terangnya, seorang hakim adalah Wakil Allah dimuka bumi, sehingga apa yang diputuskan oleh hakim merupakan putusan yang mewakili Allah.

"Kalau seorang hakim memutuskan namun bertentangan dengan hukum allah maka ia telah ingkar dengan allah dan tentu balasannya neraka. Oleh sebab itu sebelum memutus perkara hakim  harus disertai dengan  iman dan hasil putusan pun akan menghasilkan rasa  berkeadilan kerena sudah berpadu antara iman, profesionalitas dan integritas," tutupnya. (Rel)