Tanah Bumbu -
Pada prinsipnya, Pemda sudah mengakoomodir aspirasi masyarakat melalui anggaran berbasis pada usulan masyarakat di Musrenbang tingkat Desa, Kecamatan, Kabupten dan juga pokok pikiran DPRD yang berasal dari Reses. Kedepan, Pemda akan lebih mengupayakan postur APBD yang lebih berpihak ke masyarakat.
Demikian dikatakan Bupati Tanah Bumbu H. Sudian Noor melalui Sekdakab Tanbu Rooswandi Salem, M. Sos. MM pada Sidang Paripurna dalam rangka Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terkait LPJ TA 2018, Rabu (19/06/19) menjawab Pemenadangan Umum Fraksi Nasdem.
"Untuk Fraksi Amanat Demokrat, terkait tidak statisnya kas Perusda BJU, kami akan melakukan evaluasi dan memerintahkan Direktur Perusda agar bisa memaksimalkan pengembangan usaha yang telah diprogramkan dan sesegera mungkin untuk meningkatkan hasil usaha yang belum berjalan secara maksimal," sebut Rooswandi.
Sedangkan Fraksi Gerindra lanjutnya, terima kasih sudah menyarankan agar Perusda Nusantara Batulicin dan Perusda Natulicin Jaya Utama untuk dievaluasi kembali dan direstrukturasi agar mampu memberikan kontribusi pendapatan daerah.
Untuk Fraksi PDI Perjuangan yang mempertanyakan audit internal Inspektorat terkait administrasi pelaksanaan semua kegiatan sambungnya, hal itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat yang merupakan Tufoksi Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
"Kami akan memerintahkan Direktur PD BJU untuk dapat melakukan pengihan dan pengembalian atas piutang usaha dan piutang atas mantan direksi, " sebut Sekda menjawab kritikan dari Fraksi Golkar yang mempertanyakan masalah utang piutang PD BJU terkait tidak aktifnya lagi direksi yang dulu.
Menjawab pertanyaan dari Fraksi Hanura terkait tidak terealisasinya belanja bantuan sosial untuk kesejahteraan sosial, Sekda mengatakan, hal itu dikarenakan proses administrasi dan setelah dilakukan verifikasi dilapangan ternyata banyak data calon penerima yang tidak lagi sesuai dengan data sudah termuat di APBD.
Sedangkan untuk Fraksi PKB yang mempertanyakan pihaknya hingga hari ini tidak menerima lampiran audit BPK, perlu kami katakan, hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda telah diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan dan masing masing telah diserahkan ke Bupati dan Ketua DPRD, sehingga apa yang ada di Pemda ada juga di DPRD.
"Untuk Fraksi PPP Keadilan Sejahtera, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya atas saran dan masukannya, sehingga kedepannya dapat meningkatkan kinerja Pemkab Tanbu," tutupnya.
Rada Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanbu HM. Alpiya Rahman, SE. MM tersebut, dihadiri unsur Forkopimda Tanbu, Assinten dan Staf Ahli Bupati, Pimpinan SKPD, Kemenag dan pihak Perbankan. (M12)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.