Kotabaru -
Puluhan massa yang tergabung pada Aliansi Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerakor) Kotabaru berunjuk rasa mendatangi Kantor DPRD dan Kantor Bupati Kotabaru, Selasa (02/07/19).
Kepada kru bidikkalsel, Syahrani selaku juru bicara Gerakor mengatakan, kedatangan mereka berunjukrasa adalah untuk meminta penjelasan kepada Pemerintah Daerah.
"Kedatangan kami kesini untuk meminta penjelasan tentang hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tentang hutang piutang kepada pihak ke 3, tentang perkembangan infrastruktur dan wisata yang sudah dibangun, tentang hasil evaluasi Kemenpan terhadap seluruh SKPD, meminta alasan tidak adanya foto Wakil Bupati di moment Hari Jadi Kotabaru," terangnya.
Ditambahkan Syahrani, selain itu kami juga meminta keterangan DPRD terkait tidak terselenggaranya APBD perubahan 2018, dan meminta pihak DPRD melakukan penyelidikan terhadap hilangnya hak-hak Wakil Bupati atas penggunaan anggaran pemerintah.
"Kami minta hasil audit dari BPK itu, WTP itu secara lisan dan tulisan. Secara mekanisme memang kita tidak tahu mekanismenya seperti apa sehingga mendapat WTP. Walaupun itu menguntungkan untuk daerah tapi kan secara tekhnis banyak masalah yang terjadi di Kotabaru, seperti hutang piutang, terus ada lagi petugas-petugas Kecamatan yang tidak dibayar. Intinya dari beberapa point itu kami minta penjelasan dan alasannya secara terbuka dan transparan," tandasnya.
Ditambahkannya, jika masalah ini belum selesai, maka Aliansi Gerakor akan bertindak lebih jauh, seperti bersurat kepada BPK dan KPK agar diaudit dan di investigasi secara mendalam.
Meski hanya sebentar, aksi unjukrasa berjalan aman, lancar dan kondusif. (Dody)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.