DPRD Tanbu Keberatan Sumbang Pembangunan Jembatan Pulau Laut

Tanah Bumbu -

Jika Tanah Bumbu harus menyumbang sebesar Rp. 50 Milyar pertahunnya, saya pribadi keberatan, karena jembatan tersebut tak begitu menguntung bagi kita.

Demikian dikatakan Ketua DPRD Tanah Bumbu H. Supiansyah ZA SE MH (H. Upi) saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (11/09/19), terkait perihal kelanjutan pembangunan Pulau Laut yang menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kabupaten Kotabaru.

"Disana lebih banyak Kotabaru yang diuntungkan, masa jumlah sumbangannya harus disamakan dengan kita Tanah Bumbu," tandas H. Upi.

Dikatakannya, Rp. 50 Milyar itu bukan jumlah yang sedikit, dan jika dibangunkan akses jalan untuk Desa Terisolir di Kabupaten Tanah Bumbu sangat berlebihan.

"Dana Pembangunan Jembatan Pulau Laut itu sebesar Rp. 3,6 Trilyun. Anggaran Pusat Rp. 1 Trilyun, CSR Perusahaan Rp. 1,6 Trilyun, Propinsi Kalsel Rp. 500 Milyar, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru masing masing sebesar Rp. 250 Milyar. Kalau menyumbang Rp. 25 Milyar pertahun mungkin saja bisa, tapi kalau Rp. 50 Milyar mungkin terlalu berat," jelasnya.

Di Kabupaten Tanah Bumbu masih ada 3 Desa yang terisolir lanjut H. Upi. Seperti Desa Dadap, Batu Bulan dan Temunih yang sangat memerlukan akses jalan. Jika Rp. 25 Milyar dianggarkan tiap tahun untuk membangun akses disana, pasti selesai dan tak terisolir lagi.

"Tahun 2020 nanti ada Pilkada yang bakal mengahabiskan anggaran sekitar Rp. 40 Milyar, Pelaksanaan MTQ sebesar Rp. 20 Milyar, trus ditambah lagi untuk Jembatan Pulau Laut sebesar Rp. 25 Milyar. Dengan jumlah Rp. 85 Milyar itu, memgambil dana darimana. Jadi bukannya menolak, tapi keberatan jika jumlahnya harus disamakan dengan Kabupaten Kotabaru, " tutupnya. (M12)