Rencana Pembangunan Bendungan Kusan Masuki Ekspose Amdal

Tanah Bumbu -

Terkait pembangunan waduk Kusan, sudah masuk tahapan studi kelayakan sejak tahun 2015. Kemudian dilanjutkan dengan DED yang sedang berjalan hingga berakhir tahun 2019, serta disambungkan dengan Amdal LARAP.

Demikian dikatakan Kepala Dinas PUPR Tanah Bumbu melalui Kepala Seksi Sungai dan Pantai, Tritendy Rahmatilah, ST. MAP pada acara Ekspose Laporan Antara LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) Bendungan Kusan, Jum'at (29/11/19) di Aula Kantor Dinas PUPR Tanbu.

"Dengan kegiatan ini, yang kita ekpose adalah Amdal LARAP nya, sebab ini sangat berkaitan dengan ekonomi sosial budaya setempat. Tentunya membangun bendungan ini pengaruhnya pasti ke sosial ekonomi masyarakat, artinya dengan terbangunnya waduk nanti tidak ada masyarakat yang dirugikan," ujar Tritendy.

Dikatakannya, rencana pembangunannya sedang dirembukan bersama Camat dan Kepala Desa terkait. Dimana ada 3 desa yang masuk dalam wilayah waduk, yaitu Desa Mangkalapi, Desa Tamunih dan Batu Bulan. 

"Pusat waduknya di Desa Mangkalapi, sedangkan yang terdampak berada di Desa Tamunih dan Batu Bulan, tapi yang terbesar adalah di Desa Tamunih," jelasnya.

Ditambahkannya, berdasarkan informasi Kementrian PUPR, pengerjaan fisik proyek ini akan mulai dikerjakan pada Tahun 2020. 

"Mengingat anggaran besar, proyek tersebut bakal menelan dana 2 Triliunan lebih. Maka ada berbagai tahapan yang harus dilalui dan dipastikan akan memakan beberapa tahun penyelesaiannya," tandasnya.

Dari sisi manfaat dan kegunaannya, Tritendi juga memaparkan 4 kegunaan atau fungsi waduk tersebut, namun lebih utamanya adalah Irigasi untuk pertanian, Pengendalian Banjir, Air Bersih serta kebutuhan Listrik.

"Untuk kegunaan utama di segi Irigasi diharapkan bisa mengaliri sampai ke Kusan Hilir, dan untuk Kusan Hulu dipastikan terpenuhi dari semua dampak akan bendungan itu," ujarnya.

Dalam ekpose itu sempat dipertanyakan masalah pembebasan lahannya, hal demikian diungkapkan Tritendi, bahwa pembebasan lahannya dinyatakan tidak ada, karena bendungan tersebut berada diatas lahan Hutan Lindung. 

"Hanya saja yang ada tali asih nya untuk beberapa bangunan yang didirikan masyarakat, serta pohon pohon yang sudah di tanam  masyarakat, namun sebelumnya akan kami koordinasikan dengan masyarakat melalui pihak Kecamatan. Dari pihak PUPR sendiri mengharapkan perlu dukungan dan rasa legowo dari masyarakat yang ada di 3 Desa itu. Karena setiap pembangunan besar pasti berdampak bagi masyarakat, tapi kami terus berupaya agar dampak itu terminimalisir secara baik," pungkasnya.

Perlu diketahui, rencana pembangunan Bendungan di Kabupaten Tanah Bumbu ini sudah digaungkan sejak Mardani H. Maming menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu. (Rel)