Tanah Bumbu -
Apa yang dikatakan oleh H. Upi tersebut, dikuatkan pula oleh Tim Ahli DPRD Tanah Bumbu, Zulkifli, AR.
Karena dianggap unik tak punya Pansus LKPJ, rombongan Pansus DPRD Propinsi Kalsel berkunjung ke DPRD Tanah Bumbu, Jum'at (15/05/20).
Dengan maksud untuk shearing terkait LKPJ, kedatangan Pansus DPRD Propinsi Kalsel ingin mempertanyakan tidak adanya Pansus saat membahas LKPJ.
Ketua DPRD Tanah Bumbu H. Supiansyah ZA SE MH (H. Upi), saat memimpin rapat mengatakan, pihak DPRD Tanbu tak membentuk Pansus saat membahas LKPJ, namun diserahkan kepada Tim Ahli (Pakar) untuk menelaahnya.
"LKPJ ini semuanya termuat, baik itu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, luas wilayah, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya yang pertanggung-jawabannya ke Kementrian. Berbeda dengan LPJ yang hanya membahas masalah APBD," terang H. Upi.
Apa yang dikatakan oleh H. Upi tersebut, dikuatkan pula oleh Tim Ahli DPRD Tanah Bumbu, Zulkifli, AR.
"Pembahasan LKPJ khusus untuk DPRD Tanbu tidak ada membentuk Pansus, namun dipercayakan untuk penelaahannya kepada Tim Ahli. Kami menelaah setelah penyampaian Paripurna LKPJ," jelasnya.
Masing masing berdasarkan bidang lanjutnya, kami telaah daripada isi dokumen. Setelah kami telaah, kami akan menyampaikan hal hal apa saja yang menurut Tim Ahli tidak sama atau sesuai dengan LKPJ sebelumnya.
"Temuan temuan yang kami anggap tidak sesuai, akan kami sampaikan ke Pimpinan," tandasnya.
Dalam hal ini, H. Upi kembali menerangkan, temuan yang disampaikan oleh Tim Ahli, akan ditindaklanjuti dengan memanggil pihak Ekskutif atau dinas terkait. Jika terkait masalah kemiskinan, maka akan dipanggil Dinas Sosial. Jika masalah luas wilayah, maka akan dipanggil Tata Pemerintahan, dan seterusnya.
Kedatangan rombongan Pansus DPRD Kalsel ini dipimpin oleh HM. Lutfi Syaifudin dan H. Hasbullah, dengan membawa anggota sebanyak belasan orang. (M12)
Shearing = pencukuran
BalasHapusSharing = berbagi