Tanah Bumbu -
Karena pihak perusahaan dan para pekerja tidak ada titik temu dan saling ngotot, kita akan coba kembali bersama Pemerintah Daerah untuk memanggil pimpinan yang berkompeten dalam memberikan keputusan.
Hal ini dikatakan Parman, SP, Anggota DPRD Tanah Bumbu yang memimpin rapat mediasi antara pihak Serikat Pekerja Sawit dengan perusahaan PT. Singaland Asetama, Selasa (23/06/20).
"Sebenarnya saat rapat tadi, kita hampir menemui jalan buntu, kedua pihak sama sama keras dan merasa sudah sesuai dengan aturan, hingga tak ada titik temu, hingga akhirnya Wakil Ketua DPRD yang ikut hadir berinisiatif menggandeng Pemerintah Daerah untuk memanggil pimpinan perusahaan yang berkompeten memberikan keputusan, agar ada kebijakan mengatasi masalah ini," ungkap Parman melalui sambungan seluler.
Untuk THR Keagamaan yang dicicil sebanyak 8 kali selama 8 bulan itu, jelas Parman, pihak Serikat Pekerja sepertinya tidak begitu keras lagi menuntut, karena sebelumnya pihak perusahaan mengatakan akan mempercepat pembayarannya jika kondisi keuangan membaik, namun yang masih belum selesai adalah masalah gaji saat adanya mogok kerja.
"Serikat Pekerja meminta agar pihak perusahaan membayar gaji mereka saat mogok kerja, karena dalam ada dalam aturan, dan pula hal ini dikatakan sah oleh Disnakertrans. Jika permasalahan ini terus berlanjut dan tidak ada titik temu, kemungkinan akan dibawa ke Pengadilan Hukum Industri. Namun, kami tetap berusaha mencarikan solusi dengan cara memanggil pimpinan yang berkompeten memberikan keputusan, karena dana nya untuk membayar juga tak terlalu besar," pungkasnya.
Selain dihadiri Disnakertrans, Serikat Pekerja dan pihak perusahaan, serta Forkopimca Mantewe dan Kusan Hulu, rapat juga dihadiri Anggota Dewan lainnya, antaranya Andre Atma Maulani, HM. Alpiya Rahman, H. Kadir, Sayoni, Tri Joko, Fathur Rahman, Fawahisa Mahabbatan, Andi Hasdar, Bahsanudin, Suci Ayu, Asri Noviandani, H. Jumron dan Hj. Darwati. (M12)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.