DPRD Tanbu Pertanyakan Upaya Pemda Dalam Optimalisasi Pendapatan Daerah

Tanah Bumbu -

Sebelumnya, semua Fraksi DPRD Tanbu memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah berhasil meraih predikat Opini WTP selama 7 kali berturut turut.

Namun pada Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019 itu pula, hampir semua Fraksi kemudian mempertanyakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam meningkatkan dan mengoptimalkan Pendapatan Daerah.

"Keberhasilan melebihi target anggaran pendapatan, tidak terlepas dari seluruh kinerja setiap SKPD terkait, yang berhasil mengawal dan menyerap sektor sektor yang seharusnya masih bisa dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan, seperti pendapatan pajak daerah dan anggaran anggaran belanja dapat direalisasikan dengan semaksimal mungkin," sebut Andi Hasdar dari Fraksi Golkar.

"Terhadap dibidang Pendapatan Daerah, harusnya juga diperhatikan upaya upaya peningkatan sumber sumber pendapatan dengan mengoptimalisasi potensi pendapatan yang lebih realistis, serta dalam upaya perencanaan juga harus berjalan beriringan dengan pengembangan kerangka hukum dan administrasi untuk pembiayaan investasi berdasarkan prinsip prinsip tata pemerintahan yang baik, sehingga dalam realisasi nantinya akan berjalan sesuai dengan apa yang kita dan masyarakat pada umumnya harapkan," ujar Said Ismail Kholil Aliderus dari Fraksi Gerindra.

"Berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah yang masih belum tersentuh, diharapkan agar Pemerintah Daerah lebih giat melakukan penggalian potensi sumber sumber PAD," tanya M. Haris Fadillah dari Fraksi PKB.

Sementara Fawahisah Mahabbatan dari Fraksi Amanat Nasional Demokrat mengatakan, terkait dengan aspek pendapatan daerah yang merupakan suatu prinsip dasar, harus tergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah untuk menggali sumber sumber pendapatan daerah secara luas, sehingga terkoleksi secara maksimal.

"Akan tetapi dalam menggali dan mengeksplorasi pendapatan daerah, juga harus memperhatikan beban sosial ekonomi masyarakat dan jangan sampai membebani masyarakat, karena itu tugas Pemerintah Kabupaten tidak sekedar bersemangat dalam mengeksplorasi potensi pendapatan daerah dengan menarik pajak dan retribusi, tetapi juga harus membuka, membangun, memfasilitasi dan mengembangkan unit unit usaha sosial ekonomi masyarakat secara maksimal, sehingga pendapatan masyarakat akan semakin meningkat," paparnya.

Sedangkan Asri Noviandani dari Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan, untuk pengadaan barang dan sejenisnya, apakah sudah sampai kepada penerima manfaatnya dengan tepat sasaran sesuai target perencanaan.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu, H. Supiansyah ZA SE MH, dengan dihadiri para Anggota DPRD, diikuti Wakil Bupati Tanah Bumbu, Instansi Vertikal, Assisten dan Staf Ahli Bupati, Pimpinan SKPD dan undangan lainnya, dilaksanakan secar virtual. (M12)