Lugas dan Terperinci, Pemandangan Umum Fraksi DPRD Tanbu Dijawab Bupati

Tanah Bumbu -

Pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Rangka Jawaban Bupati Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Terkait Raperda Pertanggung jawaban APBD Tahun Anggaran 2019, Bupati Tanah Bumbu diwakili Wabup Tanbu menjawab semua pertanyaan yang diajukan semua Fraksi DPRD, Kamis (02/07/20).

"Sesuai dengan tanggapan, saran dan masukan yang telah disampaikan, kami dari Ekskutif menyampaikan jawaban," ucap Wabup Tanbu H. Ready Kambo, SH.

Untuk Fraksi PDI Perjuangan, apakah sudah dilaksanakan Audit Internal oleh Inspektorat, terkait administrasi pelaksanaan semua kegiatan menyangkut penggunaan Anggaran Tahun 2019 tersebut?

Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat, yang merupakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan yang tertuang, dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT).

Khusus untuk Pelaksanaan Infra Struktur dan pembangunan fisik, apakah semuanya sudah diuji kelayakannya oleh pihak yang berwenang sesuai aturan yang berlaku? 

Semua kegiatan infrastruktur dan pembangunan fisik dilakukan sesuai regulasi yang telah ditetapkan, baik oleh Perpres pengadaan barang/jasa Pemerintah maupun Permen PU terkait infrastruktur. 

Dari semua infrastruktur yang telah dibangun, perencanaan dan uji kelayakan telah dilakukan melalui pembahasan Tim Tekhnis Intern SKPD dan Konsultan Perencana.

Untuk pengadaan barang dan sejenisnya apakah sudah sampai kepeda penerimanya, atau pemanfaatnya dengan tepat sasaran sesuai target perencanaan? 

Untuk pengadaan barang sudah tentu melalui usulan dan kajian terhadap pemanfaatan barang, dalam hal menunjang tugas maupun fungsi peruntukan. Sehingga dalam realisasinya semua dilakukan melalui berita acara serah terima barang, kepada yang bersangkutan untuk diterima secara benar dan baik sesuai dengan spesifikasi dan fungsi yang diperlukan.

Hal ini dilakukan oleh Tim dan bekerjasama dengan pihak Kejaksaan dalam Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Dokumen berita acara serah terima ada pada setiap SKPD yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

Terkait masukan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian, dari Pihak yang telah mengaudit dan menguji.

Kami mengucapkan terima kasih atas masukannya, dan akan kami lengkapi sebagai lampiran.

Untuk Fraksi Golkar, kami ucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan oleh Fraksi Golkar terhadap pencapaian Pendapatan Daerah, Sehingga Suprlus Tahun 2019 adalah 144.880.426.483,33 (144 Milyar 880 Juta 426 Ribu 483 Rupiah 33 sen).

Keberhasilan kelebihan target pendapatan merupakan kerja keras dari seluruh SKPD, dengan giat melakukan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah. 

Keberhasilan melebihi target Anggaran Pendapatan tidak terlepas dari seluruh Kinerja setiap SKPD yang terkait yang berhasil mengelola dan menyerap pendapatan. 

Pendapatan Daerah walaupun jika dilihat dari realisasi masih ada sektor-sektor yang seharusnya, masih bisa dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan seperti Pendapatan Pajak Daerah dan Anggaran–Anggaran belanja dapat direalisakan dengan semaksimal mungkin?

Laporan realisasi anggaran untuk belanja telah terealisasi sebesar 94,22% dari anggaran yang tersedia. Dan realisasi belanja tidak bisa mencapai 100 persen, ini dapat terjadi karena adanya efiseinsi dan negosiasi maupun perubahan harga, yang diperkirakan dengan harga riil di lapangan, sehingga realisasi belanja yang dilakukan SKPD lebih rendah dari pagu yang ditetapkan karena Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dalam belanja tetap menggunakan prinsip efektif dan efisien. 

Selain  dari pada itu juga, adanya rencana belanja yang tidak direalisasikan karena adanya perubahan prioritas kegiatan dan kondisi di lapangan.

Penilaian kinerja SKPD bukan diukur pada penyerapan anggaran saja, tetapi pada realisasi fisik, karena dimungkinkan realisasi anggaran tidak 100 persen tetapi realisasi fisik/kegiatan 100 persen, hal ini karena adanya efisiensi dari pagu yang ditetapkan.

Penggunaan Anggaran dalam realisasinya agar dapat lebih difokuskan dan sejalan dengan Visi Misi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun, sehingga Apa yang akan dilakukan dapat lebih memberikan kontribusi lebih baik terhadap upaya perbaikan diberbagai sektor Pembangunan, Pelayanan dan peningkatan Kesejahtraan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu? 

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan SKPD (terpilih), yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana.

Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. 

Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas. Adapun fokus prioritas yang akan memberikan kontribusi lebih baik terhadap, upaya peningkatan pembangunan pada sektor pelayanan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Apa yang menjadi program utama dan fokus Pemerintah Daerah, pada Pembangunan di Tahun 2020 yang merupakan lanjutan 2019 dan apa dampaknya Kesejahteraan Masyarakat?

Arah pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu mengacu pada 3 pilar utama yaitu Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan. 

Target pembangunan ketiga pilar ini secara berkelanjutan diterjemahkan menjadi Program Prioritas pada setiap tahunnya. Secara umum program utama yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang menjadi kelanjutan dari program 2019.

Tanah Bumbu sudah berusia 17 Tahun selama ini, Icon Tanah Bumbu Bersujud hanya semu secara faktual, Kabupaten Tanah Bumbu belum memiliki Icon?

Tanah Bumbu Bersujud merupakan filosofi dan moto berdirinya kabupaten. Selama ini belum pernah teranggarkan untuk menetapkan icon tanah bumbu bersujud itu sendiri. 

Kami ucapkan terima kasih atas saran dan masukannya, dan kedepannya akan kami lakukan kajian pembentukan Icon daerah bersama stake holder terkait. Jawaban ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Amanat Nasional & Demokrat.

Pada Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu menggunakan Dana DAK, perlu didiskusikan dengan baik Antara eskutif dan legislative agar tepat sasaran dan tepat? 

Terima kasih atas saran dan masukannya, kedepannya terkait alokasi dana DAK, akan dikoordinasikan dengan legislatif sehingga penggunaannya memenuhi keinginan semua pihak. Jawaban ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Amanat Nasional & Demokrat.

Untuk Fraksi Gerindra, kami ucapkan terimaksih atas apresiasi yang diberikan oleh Fraksi Gerindra, terkait pemberian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu TA 2019, oleh BPK RI yang diraih selama 7 tahun berturut-turut sejak tahun 2013.

Jika kita melihat bentuk penggunaan anggaran yang di harapkan bisa di capai, masih belum bisa di maksimalkan.

Seperti penggunaan dana untuk Pendidikan dan Kebudayaan, masih banyak dana yang bisa di manfaatkan  sekitar Rp.12.285.485.225,00 (12 miliyar 285juta 485 ribu 225 Rupiah) lebih lebih adanya anggaran untuk beasiswa bagi keluarga tidak mampu (SMP) sebesar Rp.324.200.000,00 (324 juta 200 ribu rupiah) yang sama sekali tidak di manfaatkan?

Adanya sisa anggaran disdikbud antara lain, belanja langsung diantaranya sisa dana bos dan belanja tidak langsung yaitu dana transfer dari pusat atau belanja sertifikasi guru; dan

Beasiswa bagi siswa kurang mampu tidak bisa dilaksanakan karena terbentur masalah aturan dimana disdikbud tidak boleh membayarkan dalam bentuk hibah.

Untuk bantuan sosial juga masih ada sekitar Rp.500.000.000,00 (500 Juta Rupiah) yang tidak dimaksimalkan untuk disalurkan?

Dana bantuan sosial tersebut tidak disalurkan dikarenakan setelah melakukan verifikasi terdapat data warga yang sudah tidak sesuai kriteria 

Di Dinas Kesehatan kisaran anggaran yang masih bisa dimaksimalkan sekitar Rp.15.919.105.102,00 (15 miliyar Sembilan 919 miliyar 105 ribu 102 rupiah), anggaran untuk rumah sakit umum daerah, juga  jumlah yang cukup besar kami kira?

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anggaran belanja tidak terserap secara maksimal seperti : 

Belanja pegawai yang tidak terealisasi adalah rekrutmen tenaga Dokter. Selain itu adanya tenaga kontrak yang menjadi CPNS dan mengundurkan diri atau berhenti kerja.

Serapan Jampersal (DAK) rendah dikarenakan hanya diperuntukan  masyarakat yang tidak memiliki atau kepesertaan BPJS Kesehatan;  dan 

terdapat efisiensi belanja dibeberapa kegiatan.

Dinas pertanian juga masih ada anggaran yang bisa di manfaatkan sekitar Rp.2.061.843.611,00 (2 miliyar 61 juta 843 ribu 611 rupiah), dari beberapa SKPD ini yang sekiranya menjadi msalah besar dalam pemanfaatan sehingga tidak maksimal sekiranya bisa di jelaskan? 

Nilai tersebut akumulasi dari sisa anggaran yang terdiri dari: 

Belanja APBD Perubahan 2019 untuk pengadaan Benih tidak terealisasi dikarenakan benih pada produsen tidak tersedia, namun bantuan benih pada petani dapat  dipenuhi dari bantuan APBN diawal tahun 2020.

Kegiatan IPDMIP tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan karena adanya perubahan pedoman umum penggelolaan keuangan dari Kementerian Pertanian.

Sisa kontrak penggadaan. Sisa anggaran pemeliharaan kendaraan dinas.

Sisa pembayaran listrik, Kantor Dinas, BPP, Poskeswan, Pos IB, RPH, dan Rumah-rumah Dinas.

Pemerintah Daerah kedepannya bisa memprioritaskan akses jalan kesekolah atau fasilitas umum, secara khusus di kecamatan simpang empat jalan menuju SMP yang ada di sungai dua dan yang ada di desa Sarigadung?

Akan diprioritaskan pembangunan akses jalan ke sekolah maupun ke fasilitas umum lainnya, karena sudah merupakan tugas dari Pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat Kabupaten Tanah.

Selektif dalam masalah perijinan terkait PERUMNAS agar bisa dilakukan pengawasan ekstra ketat untuk para developer, agar tidak menimbulkan kesalahan di kemudian hari?

Pada dasarnya terkait dengan penerbitan ijin perumahan, sudah memenuhi persyaratan yang berlaku. Namun kami menyadari bahwa dalam   pengawasan terhadap perumahan dalam hal kewajiban pengembang, terkait pengadaan PSU sudah dilaksanakan sesuai ketentuan namun belum optimal. 

Tahun depan kami, akan mengadakan pendataan seluruh PSU yang sudah dipenuhi atau belum oleh pengembang dimana PSU tersebut, merupakan bagian dari asset Pemerintah Daerah. 

Kedepannya kami akan lebih selektif lagi untuk menerbitkan ijin terhadap pengembang, yang akan mengajukan ijin baru dan mempersyaratkan agar kewajiban yang belum dilaksanakan harus dipenuhi. 

Sedangkan untuk Fraksi PKB yang mengharapkan agar Pemerintah dapat lebih giat melakukan penggalian potensi sumber sumber pendapat asli daerah (PAD), sebagai modal dasar pendapatan belum maksimal?

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 

Penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target sebesar Rp. 153.230.709.891,00 (153 Milyar 230 Juta 709 Ribu 891 Rupiah) realisasi mencapai Rp. 156,652.443.806,84 (156 Milyar 652 Juta 443 Ribu 806 Rupiah 84 Sen)  atau 102,23 persen.

Pada dasarnya seluruh jenis PAD sudah terkelola oleh Pemerintah Daerah, tetapi ada beberapa jenis PAD yang belum optimal dalam pengelolaan. Untuk kedepannya pengelolaan PAD akan terus ditingkatkan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Upaya yang dilaksanakan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan pendapatan daerah antara lain :

Peningkatan Sistem pengawasan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan

Peningkatan Regulasi/produk hukum dan perundang-undangan di bidang pendapatan, sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terhadap realisasi belanja masing-masing SKPD yang tidak tercapai target? 

Dalam realisasi belanja tidak bisa mencapai 100 persen, karena adanya negosiasi maupun perubahan harga yang diperkirakan dengan harga riil di lapangan, untuk realisasi belanja menggunakan prinsip efektif dan efisien. 

Selain itu adanya rencana belanja yang tidak direalisasikan karena adanya perubahan kondisi di lapangan.

Fraksi PKB berharap agar kedepan di dalam menyusun perencanaan anggaran hendaknya dilakukan secara lebih cermat, lebih rasional dan terukur agar potensi sumber daya anggaran daerah bisa dikelola secara lebih optimal untuk meningkatkan kemampuan daerah di dalam membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan?

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyusun perencanaan anggaran kedepan, akan dilakukan secara lebih cermat dan terukur sehingga anggara dapat terserap lebih optimal.

Catatan kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki dan mengelola tata kelola keuangan secara profesional, menempatkan aparatur sesuai dengan bidang keahliannya dan memperbaiki sistem pengelolaan inventarisir aset, serta perlu tindakan tegas terhadap rekanan yang pekerjaannya kurang maksimal? 

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas saran dan masukannya, sehingga kedepannya dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. 

Hal ini merupakan prioritas utama sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan perbaikan tata kelola birokrasi dan kapabilitas ASN. 

Terhadap rekanan yang pekerjaannya kurang bagus kami akan melakukan evaluasi dan pembinaan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan intern melalui Inspektorat.

Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama Saldo Per 31 Desember 2018 ,Mengalami Kerugian Dan Per Tanggal 31 Desember 2019 Juga Mengalami Kerugian meskipun ada penurunan angka kerugian Dilihat dari dua tahun terakhir.

Apa strategi kedepannya, mengingat kedepan perusahan daerah Batulicin Jaya utama akan Berganti Status Hukum menjadi Perseroan Daerah Batulicin Jaya Utama?

Pemerintah Daerah akan mencermati dan mengevaluasi kembali rencana bisnis yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama.

Untuk itu, kami akan melakukan penguatan, pengawasan, dan  memerintahkan Direktur Perusda Batulicin Jaya Utama, agar bisa memaksimalkan pengembangan usaha yang telah diprogramkan dan sesegera mungkin, untuk meningkatkan hasil usaha yang belum berjalan secara maksimal.

Dan terakhir dari Fraksi Amanat Nasional Demokrat, secara garis besar pendapatan pajak daerah pada tahun 2019 berhasil dicapai dengan bertambah 2,06% namun angka ini pada masih bisa bertambah jika sumber-sumber pajak yang lain, dapat dioptimalkan dengan baik seperti pajak parkir dan pajak bumi bangunan dan sektor-sektor lain, yang berkaitan langsung dengan peningkatanan kesejahteraan rakyat?

Untuk Pajak Parkir yang  ditargetkan Rp. 324.000.000,00 (324 Juta Rupiah) dapat terealisasi sebesar  Rp. 103.717.200,00 (103 Juta 717 Ribu 200 Rupiah) atau  32,01 persen. dikarenakan pengelolaan Pajak Parkir baru dilaksanakan pada bulan Oktober 2019, disebabkan Peraturan pelaksanaan baru diterbitkan. 

kedepannya akan lebih dimaksimalkan pengelolaannya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Sedangkan PBB – P2, ditargetkan sebesar Rp. 7.312.500.000,00 (7 Milyar 312 Juta 500 Ribu Rupiah) dapat terealisasi sebesar Rp. 4.957.404.099,00 (4 Milyar 957 Juta 404 Ribu 99 Rupiah) atau 67,79 persen, dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat masih kurang, untuk kedepannya akan kami tingkatkan penagihan secara langsung bekerjasama dengan Pemerintah Desa/kelurahan. serta kami akan mengkaji ulang nilai jual objek pajak (NJOP) sampai saat ini masih menggunakan NJOP tahun 2013, pelimpahan dari KPP Pratama Batulicin.

Perlu untuk lebih dioptimalkan lagi Hasil retribusi daerah? 

Untuk Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 15.007.460.080,00 (15 Milyar 7 Juta 460 Ribu 80 Rupiah) dapat terealisasi sebesar Rp. 14.283.334.492,00 (14 Milyar 282 Rupiah 334 Ribu 492 Rupiah)  atau 95,17 persen, dikarenakan adanya perubahan peraturan pengenaan retribusi menara telekomunikasi yang mengalami penurunan. 

Upaya peningkatan penerimaan retribusi daerah yang masih belum optimal akan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi penghasil, untuk melakukan perubahan/pengembangan pengelolaan dengan menggunakan tekhnologi informasi (secara elektronik).

Bagaimana kinerja setiap BUMD yang daerah miliki baik dari sisi manajemen maupun keuangan dari segi pendapatan, piutang, asset dan lain-lain serta nilai perbandingan sumbangan masing-masing dari BUMD terhadap PAD dengan asset yang dimiliki, agar hal ini dapat dijadikan catatan bersama dalam kebijakan atau peraturan pengembangan BUMD terutama yang berorientasi profit?

Investasi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di BUMD  (PDAM dan PD. BJU) sejauh ini belum memperoleh manfaat langsung berupa deviden. Investasi pada PDAM saat ini masih ditujukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan cakupan layanan air minum masyarakat.

Karena PDAM tidak provit orientied, tetapi sosial orientied. Sementara PD. BJU sampai dengan saat ini, masih dalam proses pengembanggan usaha sehingga belum memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

Akan tetapi, kami tetap melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap langkah-langkah bisnis yang dilakukan oleh Perusda Batulicin Jaya Utama.

Belanja masih ada yang kurang dioptimalkan seperti pada dinas pendidikan?

Belanja yang kurang optimal pada dinas pendidikan, Antara lain diantaranya sisa dana bos dan dana transfer dari pusat atau belanja sertifikasi guru.

Pada Lapoan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu TA 2019, terdapat beberapa pekerjaan yang volumenya kurang seperti pada Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, RSUD dr. Andi Abdurrahman Noor dan Dinas Perpustakaan, 

Apa yang menjadi kendala sehingga terjadi hal demikian apakah karena kurangnya pengawasan terhadap proyek-proyek daerah padahal proyek daerah tersebut menyerap anggaran cukup besar?

Hal ini dikarenakan PPK dan PPTK serta pengawas lapangan kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pekerjaan fisik dilapangan, kedepannya agar lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang ada dibawah tanggungjawabnya, serta memerintahkan PPHP lebih cermat dalam melaksanakan pengujian pada saat serah terima pekerjaan.

Catatan terkait abrasi yang terjadi dipesisir pantai sudah memprihatinkan, sehingga peningkatan infratruktur perlu diperhatikan dan di inovasi, pembangunan growing seharusnya ada konsep baru dan dapat berfungsi, sebagai sumber usaha rakyat seperti dapat digunakan sebagai tempat budidaya rumput laut?

Terima kasih atas masukannya, hal ini akan menjadi catatan penting yang akan kami tindaklanjuti.

"Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, akhirnya sekali lagi kami mengucapkan terimakasih kepada kita semua, dan kita berharap semoga dengan upaya, kerja keras serta sinirgisitas yang terus kita bangun, kita mampu meraih cita-cita pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Bersujud," ujar Wabup mengakhiri jawaban.

Rapat secara virtual yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD HM. Alpiya Rahman, dengan didamping Ketua DPRD H. Supiansyah ZA SE MH dan Wakil Ketua H. Agoes Rakhmady beserta Anggota DPRD, juga dihadiri unsur Forkopimda Tanbu, Instansi Vertikal, Sekdakab Tanbu, Assisten dan Staf Ahli Bupati, Pimpinan SKPD, Kepala Badan, Bagian dan undangan lainnya. (M12)