Kelangkaan Elpiji Menjadi Perhatian Komisi II DPRD Tanah Bumbu

Tanah Bumbu -

Dipimpin Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu Sayid Umar Alayderus, rapat kerja terkait kelangkaan elpiji di Kabupaten Tanah Bumbu dibahas dan dicarikan solusinya. Bertempat diruang Rapat Komisi II DPRD Tanah Bumbu, rapat dihadiri jajaran Dinas Perdagangan dan Industri Tanbu, Bagian Perekonomian Pemkab Tanbu, Asosiasi Pangkalan dan para agen ; Rahmat Perkasa, Telaga Asri Jaya, Berkah Lianggang dan Berkah Berkarya Sejahtera.

Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Tanah Bumbu, Deny Haryanto dalam kesempatan itu mengatakan, adanya kelangkaan elpiji yang terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu berawal dari adanya musibah banjir besar di Kalsel.

"Adanya musibah banjir tersebut membuat jalur distribusi terhambat, hingga pasokan bahan baku elpiji yang semula 30 metrikton menjadi 5 metrikton tiap pengambilan perhari," ungkapnya.

Meskipun ada solusi sambungnya, yakni pengambilan bahan baku dari Propinsi Kaltim, namun ini juga memakan rentang waktu yang lama, hingga bukan hanya yang bersubsidi saja terhambat, tapi juga yang non subsidi pun terjadi kelangkaan.

"Kedepan untuk solusinya nanti, Pemda bisa memohon ke Pertamina melalui Hiswana Migas untuk penambahan armada angkutan dari 3 menjadi 5 unit. Selain itu, kita juga perlu mengoptimalkan kinerja Tim Satgas Kabupaten, juga mempertegas tindakan dan menerapkan Kartu Kendali agar tepat sasaran," terang Deny.

Sementara terkait mahalnya harga elpiji dipasaran, Deny mengatakan itu hanya di kios kios saja, sedangkan untuk harga elpiji dipangkalan tetap sesuai harga.

"Elpiji yang dijual dikios kios diduga berasal dari luar daerah, seperti dari Kandangan, Martapura, Barabai, Tanah Laut dan bahkan ada yang dari Kotabaru," ucapnya.

Menurut Deny, untuk kuota elpiji di Tanah Bumbu sebenarnya sudah sangat cukup, bahkan lebih, yakni sebanyak 1.931.667 tabung pertahun yang disalurkan sebanyak 279 pangkalan, hanya saja ada warga mampu ikut menggunakan hingga memicu terjadinya kekurangan.

Sementara Pengurus Asosiasi Pangkalan Tanah Bumbu, dakam kesempatan itu setuju agar dalam penyaluran elpiji nantinya harus menggunakan Kartu Kendali, dan posisi pangkalan harus dibenahi keberadaannya, jangan hanya tertumpuk disatu wilayah saja hingga wilayah lain tak punya pangkalan, hingga masyarakat sekitar susah mendapatkan elpiji.

Setelah mendengar semua penjelasan dari berbagai pihak, rapat kerja akhirnya mengambil kesimpulan untuk kembali menggelar rapat ulang bersama pihak terkait lainnya.

"Adapun hasil rapat yang didapat hari ini, kita akan menerapkan Kartu Kendali, mengoptimalkan Tim Satgas, meminta penambahan unit armada, mendata pangkalan tiap desa dan mencek kembali data penerima elpiji serta tiap agen harus melaporkan kegiatannya ke Pemerintah Daerah," sebut Sayid Umar membacakan hasil kesimpulan sebwlum menutup rapat.

Hadir pula dalam rapat, I Wayan Sudarma, Samsisar, Haris Fadillah, Hj. Hamsiah, Boby Rakhman, Harmanudin. (M12)