DPRD Tanbu Tekankan Pemkab Tanbu Perbaiki LKPJ Tahun 2019

Tanah Bumbu -

Usai melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Rekomendasi terkait Laporang Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020, Selasa (27/04/21), DPRD Tanah Bumbu menekankan agar Pemkab Tanbu segera menindaklanjuti dan melaksanakannya.

"Apa yang kami rekomendasikan itu agar segera ditanggapi dan jalankan, karena rekomendasi pada Tahun 2019 banyak yang tidak dilaksanakan. Ini raport yang terakhir, visi misi yang terakhir dari bupati terdahulu. Orangnya memang beganti, tapi bupati nya tetap, dan pertanggungjawabannya tetap, siapa pun itu bupatinya," tandas Ketua DPRD Tanah Bumbu H. Supiansyah ZA SE MH (H. Upi) yang saat itu didampingi Waket Said Ismail Kholil Alayderus dan H. Agoes Rakhmadi.

Banyak hal hal yang disampaikan bupati sebelumnya tidak sesuai lanjutnya, isinya beda luar biasa. Ini tidak terlalu kami soroti, karena kalau terlalu disoroti maka akan banyak temuan yang tidak sesuai.

"Kalau ibarat diberi nilai, ini cukup sekitar angka 7. Untuk itu kami mohon agar hal ini segera dilaksanakan demi kebaikan kita bersama," pinta H. Upi kepada Pemkab Tanbu yang saat itu diwakili oleh Pj. Sekda Dr. H. Ambo Sakka.

Selain itu, H. Upi juga mengingatkan Pemkab Tanbu agar dalam membuat RPJMD visi misi nya tidak muluk muluk, tapi sesuaikan dengan kemampuan dan apa yang bisa dikerjakan, karena kalau melihat kondisi sekarang paling hanya bisa 50 persen saja tercapai. Jadi buat apa kita merencanakan bila tak mampu untuk melaksanakannya.

"Saya ingatkan lagi, jika Perda RPJMD nanti terlalu tinggi dan sebagainya, pasti kami koreksi. Kita jangan dibebani untuk hal yang tidak mungkin kita laksanakan. Saya berharap kepemimpinan yang baru ini supaya lebih baik lagi dari yang terdahulu. Yang dahulu itu baik, tapi yang baru ini agar menjadi lebih baik," pungkasnya.

Pada Rapat Paripurna yang dilaksanakan di Ruang Sidang Istimewa Kantor DPRD Tanah Bumbu tersebut, selain diikuti puluhan Anggota Dewan, juga dihadiri unsur Forkopimda, Instansi Vertikal, Pimpinan SKPD dan undangan lainnya. (M12)