Banjarmasin -Adanya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dan pelarangan mudik lebaran yang mulai diberlakukan oleh Pemerintah setempat, harusnya hal ini tidak menjadi informasi yang membingungkan masyarakat.
Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, M. Syaripuddin SE, M.Ap (Bang Dhin) saat menyikapi maraknya berbagai informasi di media massa dan media sosial, Kamis (06/05/21).
"Agar persoalan itu bisa terurai dengan baik, saya berharap agar informasi yang disampaikan kepada warga dilakukan satu pintu oleh tim pelaksana kebijakan. Mengapa informasi satu pintu? Supaya warga tak menerima informasi macam-macam dan tentunya akan membingungkan warga," ucap Bang Dhin.
Karena apa lanjutnya, penyampai informasi dan kebijakan kekinian terkait kebijakan itu, mestinya harus disampaikan oleh pejabat resmi yang bertanggung jawab. Setidaknya, ditunjuk semacam juru bicara.
Saat ini, sambungnya lagi, sebagian besar masyarakat mendapatkan informasi dari media-media sosial. Namun, informasi tersebut, kebanyakan juga tidak benar. Banyak narasi dan video yang di-share, justru kebijakan yang terjadi pada tahun 2020 lalu, saat pandemi Covid-19 mulai merebak.
“Ya, tentu berbeda dengan sekarang. Sebab itu, pejabat dan tim pelaksana kebijakan dilapangan harus masif menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Agar mereka tak bingung menghadapi kebijakan baru ini,” pungkas Politisi Muda PDI Perjuangan ini. (Rel)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.