Tanah Bumbu -Sebanyak 3 Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur bersama belasan anggota mengunjungi DPRD Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Kamis (24/06/21).
Maksud kedatangan Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kutai Kartanegara tersebut, adalah untuk belajar terkait Pembenahan Wilayah (Tata Ruang), Pengelolaan Sampah dan Telekomunikasi terkait mengatasi pembelajaran online didesa terpencil.
Untuk Pansus Kawasan Industri dipimpin oleh Johansyah, Pansus RTRW dipimpin Ahmad Yani dan Pansus Bidang Jasa Umum dipimpin oleh Hamdiah.
Pertemuan Kunjungan Kerja para Anggota DPRD Kutai Kartanegara tersebut, disambut Sekretaris Dewan DPRD Tanah Bumbu HM. Mukhlis SH, serta para Pimpinan SKPD Tanbu ; Kadis Kominfo, Disdagri, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Perkimtan, dan Dinas Lingkungan Hidup.
Menjawab beberapa pertanyaan dari para Anggota Pansus DPRD Kutai Kartanegara terkait beberapa masalah yang mereka sampaikan, jajaran Dinas Pertanian Tanbu menjawab, untuk Kabupaten Tanah Bumbu telah mempunyai Perda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan seluas 14.931 hektar, yang mana lahan ini telah termasuk didalam RTRW Kabupaten Tanah Bumbu.
Ditetapkannya lahan pertanian berkelanjutan ini dengan tujuan sebagai Daerah Penyangga Pangan pada Ibu Kota Nasional mendatang. Selain telah mengatur luasan lahan pertanian, Dinas Pertanian juga telah menyiapkan lahan perkebunan sebagai Agro Industri.
Sementara Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagri) Tanbu menjawab beberapa pertanyaan dari Pansus DPRD Kutai Kartanegara mengatakan, Disdagri Tanbu mempunyai 4 bidang, yaitu bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan, bidang Perdagangan, bidang Industri dan bidang Metrologi.
Terkait pemberdayaan kawasan, ada peruntukan kawasan industri dan industri. Untuk Kawasan Industri berada di Desa Sarigadung yang terbagi dari Blok 1 dan Blok 2. Untuk Blok 1 adalah milik Pemprop Kalsel, dan Blok 2 milik swasta murni.
Sedangkan untuk daerah Peruntukkan Industri berada di Kecamatan Angsana dan Kecamatan Kusan Hilir.
Terkait masalah jaringan telekomunikasi untuk solusi mengatasi pembelajaran online, Kepala Dinas Kominfo Tanbu Ardiansyah S.Sos menjawab, itu adalah masalah yang sama dialami.
Saat ini Kabupaten Tanah Bumbu hanya ada 193 menara telkom. Untuk mengatasi tempat tempat yang tidak memiliki jaringan, kami menyarankan agar para Kepala Desa memasang jaringan dan membagikannya kepada masyarakat, hingga pembelajaran online bisa terlaksana.
Dikatakan Ardiansyah, pihaknya sudah sangat sering mengajukan permintaan kepada vendor telekomunikasi,namun karena alasan bisnis dan jumlah penduduk yang tidak mendukung, hingga dianggap tidak menguntungkan oleh pihak vendor.
"Setelah beberapa tahun mengajukan permintaan, alhamdulillah pada Tahun 2021 akan dibangun 9 menara diperbatasan Kabupaten dan daerah terpencil," ungkap Ardiansyah.
Karena banyaknya pertanyaan dan mepetnya waktu, Sekwan HM. Mukhlis akhirnya menyarankan agar para Pansus yang juga didampingi para SOPD terkait untuk melanjutkan komunikasi intern melalui sambungan telepon, hingga apa yang mereka pertanyakan bisa langsung dijawab oleh SKPD yang dituju.
Usai menutup pertemuan yang digelar diruang Sidang Istimewa Kantor DPRD Tanah Bumbu, para peserta kemudian melakukan fhoto bersama dan tukar cedera mata. (M12)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.