Salah satu efek pandemi bagi perekonomian masyarakat adalah berkurangnya asupan gizi pada anak-anak mereka terutama anak balita. Ditambah kebijakan relokasi anggaran dimungkinkan berpengaruh pada alokasi dana untuk kegiatan pencegahan stunting. Pembatasan kegiatan masyarakat juga menyebabkan terhentinya layanan posyandu. Ada kekhawatiran pandemi Covid-19 akan menambah angka stunting baru.
Stunting atau kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun. Stunting berpotensi penyakit jantung dan rendahnya kemampuan belajar hingga akhirnya berakibat tidak optimalnya produktivitas dan hal ini tidak diinginkan dalam pembangunan manusia.
Pemerintah telah memberikan dukungan anggaran untuk pencegahan stunting sesuai dengan Permendesa Nomor 19/2017 tentang prioritas penggunaan Dana Desa 2018, disebutkan bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan stunting sesuai musyawarah desa.
Muhammad Syaripuddin, Wakil Ketua DPRD prov Kalsel melakukan kunjungan lapangan bersama Dinkes Provinsi Kalsel ke Desa Wonorejo Kusan Hulu. Turut hadir Dinkes Tanah Bumbu, Puskesmas dan pengelola Posyandu, Kader dan perwakilan dari orangtua yang anaknya terindiksi stunting.
"20 persen dana desa untuk bidang kesehatan termasuk didalamnya Stunting, buat kegiatannya dengan serius. Dana desa tidak hanya sekadar untuk pembangunan infrastruktur. Desa harus berinovasi," imbau pria yang biasa dipanggil Bang Dhin ini.
Dukungan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dalam upaya penurunan stunting antara lain melalui pengaktifan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh unsur desa. Beberapa kegiatan tersebut seperti pembangunan/rehabilitasi poskesdes, polindes dan Posyandu, penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak, perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui.
Kemudian ada kegiatan pembangunan sanitasi dan air bersih, lantas melalui pengadaan insentif untuk kader kesehatan masyarakat, pembangunan rumah singgah, pengelolaan Balai Pengobatan Desa, pengadaan kebutuhan medis (makanan, obat-obatan, vitamin, dan lain-lain), sosialisasi dan edukasi gerakan hidup bersih dan sehat, serta melalui pengadaan ambulans desa yang bisa berupa mobil atau kapal motor di desa yang memiliki kawasan perairan.
"Saya akan koordinasi juga ke pusat terkain insentif kader yang dibiayai dari dana Desa," ucap Bang Dhin
Diketahui, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (riskesdas) tahun 2018, prevalensi stunting nasional 30,8 persen dan Kalsel tercatat 33,08 persen
"Stunting itu masalah kompleks dan perlu penangangan sinergitas antara stake holder. Bidang kesehatan sudah pasti. Misal lainnya Bidang pertanian perikanan untuk ketahanan pangan, PUPR mengurus sanitasi perumahan, KB dan pemberdayaan perempuan bantu promosi 1000 HPK, bidang pendidikan juga harus bantu dalam hal kelas parenting, Kominfo mengkampenyekan isu stunting, dan lain sebagainya," urai politisi muda asal Tanah Bumbu ini.
Data World Bank tahun 2020 menunjukkan, prevalensi stunting Indonesia berada pada urutan ke 115 dari 151 negara di dunia. Kalsel menempati nomer 7 dari bawah dari seluruh Provonsi Indonesia dan Tanah Bumbu urutan ke 2 dari bawah dari seluruh kab/kota di Kalsel. Harus digaris bawahi data terus fluktuatif karena berdasarkan hasil surveilans.
"Prevalensi Kalsel lebih tinggi dari nasional, artinya kita dituntut untuk lebih ektra lagi. Jangan program sendiri-sendiri. Komunikasi, konsultasi dan koordinasikan sama-sama. SKPD kita ini dilaporan LKPJ setiap tahun pasti ditulis lemahnya komunikasi koordinasi. Saya bergarap ini bisa diatasi dg serius serius sehingga berbagai program kepala daerah bisa berjalan baik kedepannya. tutup Bang Dhin. (Rel)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.