Dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu Said Ismail Khollil Alydrus, dengan didampingi Ketua DPRD Tanbu H. Supiansyah ZA SE MH dan Wakil Ketua II Agoes Rakhmady, jajaran DPRD Tanah Bumbu menggelar Rapat Paripurna, Senin (08/11/21).
Rapat digelar terkait penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, yakni Raperda tentang Penetapan Nama Desa.
Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada seluruh Pimpinan Dewan, unsur-unsur pimpinan dan fraksi-fraksi, atas waktu dan kesempatan yang diberikan.
Dikatakan Zairullah, dengan telah selesainya dilakukan pembahasan pada tingkat Ekskutif, maka Pemkab Tanbu kembali menyampaikan Raperda Kabupaten Tanah Bumbu untuk dilakukan pembahasan bersama di Tingkat Legislatif.
Adapun Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda dimaksud lanjutnya, yaitu Raperda tentang Penetapan Nama Desa.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa”.
Selain itu, masih adanya beberapa desa yang belum ada dasar pembentukannya melalui Peraturan Daerah, karena adanya desa bawaan dari pemekaran Kabupaten Kota Baru. Kemudian untuk membakukan penulisan nama setiap desa sesuai dengan hasil kesepakatan melalui musyawarah desa, terkait penulisan nama desa, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Adapun maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan Legalitas terhadap keberadaan suatu desa. Serta sebagai dasar dalam hal Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan, dan Pembinaan kemasyarakatan di desa.
Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan 144 Nama Desa di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
"Berdasarkan uraian tersebut, untuk landasan dan pendoman dalam Penetapan Nama Desa, Pemerintah Daerah berinisiatif mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Nama Desa. Karena nama merupakan sebuah doa, hingga diharapkan nantinya nama tersebut akan membawa perubahan besar dan kemajuan dalam kebaikan," pungkasnya.
Usai menyampaikan maksud tujuan, berkas Raperda kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat, yang kemudian diserahkan lagi kepada Bapemperda untuk dibahas dan ditindaklanjuti.
Hadir dalam rapat, unsur Forkopimda Tanbu, Assisten dan Staf Ahli Bupati, Pimpinan SKPD, Instansi Vertikal, pihak Perbankan dan Perusda, serta para Anggota DPRD Tanah Bumbu. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.