Tanah Bumbu - Sebelumnya, melalui Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Tanah Bumbu, sebanyak 5 Fraksi DPRD Tanah Bumbu mempertanyakan kinerja dan program Pemkab Tanbu.
Menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan, Bupati Tanah Bumbu diwakili Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Hj. Mariani menyebut, atas pertanyaan dari Fraksi PDI Perjuangan tentang hutang tahun 2021 apakah ada jaminan bisa dibayarkan secara keseluruhan dan tepat waktu setelah APBD 2022 disetujui, serta apa jaminan Pemerintah Daerah untuk itu?
"Terkait hutang tahun 2021, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menjadikan skala prioritas pembayarannya setelah APBD-P 2022 ini disahkan," tegas Hj Mariani menjawab.
Menjawab pertanyaan dari Fraksi PKB tentang adanya ketergantungan dana transfer dari Pemerintah Pusat sangatlah besar, mengingat jika ada ketidak stabilan penerimaan negara akan sangat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah.
Hj. Mariani menjawab, Pemerintah Daerah selalu berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan peningkatan dan penggalian potensi PAD yang selama ini masih dianggap kurang atau berbanding terbalik dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang kita terima dari Pemerintah Pusat.
"Pembentukan Tim Internal guna percepatan pencapaian target Penerimaan Asli Daerah (PAD).
Meningkatkan sinergitas antar lembaga baik vertikal maupun Horizontal dalam upaya menggali potensi dan meningkatkan PAD," sebutnya lagi.
Menjawab pertanyaan dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya tentang apa yang menjadi acuan Pemerintah dalam memilah atau menilai program skala prioritas pelaksanaannya ?
Hj Mariani mengatakan, dalam melaksanakan program pada perubahan anggaran 2022 memperhatikan target pembangunan yang ingin dicapai dan sudah tertuang dalam Perda RPJMD dan RKPD Tahun 2022.
Sedangkan menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Golongan Karya tentang Pendapatan Daerah kita mengalami peningkatan, tetapi belanja Daerah kita sangat berlebihan sehingga mengalami defisit pada anggaran.
Hj. Mariani mengatakan, dalam struktur APBD-P Tahun 2022 secara pendapatan setelah dikurangi belanja daerah memang terjadi defisit anggaran, akan tetapi defisit tersebut ditutupi dari penerimaan pembiayaan berupa rencana pinjaman daerah.
Menjawab pertanyaan dari Fraksi Amanat Nasional Demokrat terkait Anggaran P-APBD agar benar-benar difokuskan pada kebutuhan yang aktual dan strategis, yang antara lain dikonsentrasikan pada perbaikan ekonomi rakyat, pertanian, perikanan dan kelautan, perhubungan, pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan dan khususnya infratruktur jalan.
Dikatakan Hj. Mariani, bahwa anggaran pada perubahan anggaran APBD tahun 2022 ini difokuskan untuk penyelenggaraan pelayanan dasar dan perbaikan ekonomi masyarakat. Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Perikanan anggaran dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan produksi, sedangkan Dinas Perhubungan anggaran dialokasikan untuk peningkatan keselamatan dan keamanan pengguna jalan.
Sementara untuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR anggaran dialokasikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal.
Diakhir sambutan pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu H. Supiansyah ZA SE MH, Hj. Mariani mengucapkan terimakasih dan berharap semoga dengan upaya, kerja keras serta sinergisitas yang terus kita bangun, kita mampu meraih cita-cita pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Bersujud. (Rel)
Tidak akan mensejahterakan masyarakatnya karena BPJS warga masyarakat tanah bumbu banyak di stop dan sudah tidak aktif lagi akibat penunggakan pembayaran dari pihak Pemkab Tanbu
BalasHapus