Dipimpin Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu, I Wayan Sudarma, Rapat Dengan Pendapat (RDP) gabungan Komisi DPRD Tanah Bumbu digelar, Selasa (29/11/22).
Rapat dihadiri Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Camat Kusan Hilir, Camat Sei Loban, Polres, Lanal, Kodim, Pertamina, PT. AKR, Pengelola SPBN, Pengelola SPBU Kusan Hilir, SPBU Kersik Putih, Kepala Desa Saring Sei Bumbu, HMSI Tanbu dan warga Petani Nelayan.
H. Kasim selaku Ketua HMNSI Tanah Bumbu menyampaikan, setelah rapat dengan DPRD Kalsel akhirnya sudah diberi jatah oleh Pertamina sebanyak 16 ribu liter perbulan, namun belum mencukupi karena dengan banyaknya jumlah nelayan tangkap.
"Dengan belum tercukupinya jatah BBM solar bersubsidi untuk nelayan, kami meminta pengadaan SPBN lagi dan Alhamdulillah ini disetujui," ungkapnya.
Kepala Desa Saring Sei Bumbu, Bustani yang mewakili para Kepala Desa meminta para pelangsir yang ada di SPBU agar diatur, hingga petani nelayan dan pengguna mobil angkutan bisa juga mendapat kesempatan menikmati BBM Bersubsidi.
Kadis Pertanian Tanbu, Hairudin yang hadir saat itu mengatakan pihaknya siap mengeluarkan rekomendasi untuk petani, selama tidak disalahgunakan, karena tujuan Pemerintah melalui BBM Subsidi untuk membantu masyarakat petani nelayan dan angkutan umum.
Sementara Kepala Dinas Perikanan Tanbu, Dahliansyah mengungkapkan, protes warga muncul karena tidak adanya kesempatan menikmati BBM subsidi dan perbedaan harga yang terlalu tinggi antara harga SPBU dengan pedagang eceran. Untuk itulah mohon kiranya agar pihak Pertamina bisa menitip kuota untuk petani nelayan di SPBU.
Menanggapi apa yang disampai oleh Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Kepala Desa Saring Sei Bumbu, pihak Pertamina mengungkapkan, untuk nelayan sudah ada penambahan kuota sebanyak 16000 KL yang dititipkan di SPBU Kusan Hilir, juga SPBN Sei Loban sebanyak 40.000 KL.
Sementara untuk warga petani pun telah ditambah kuotanya sebanyak 16000 KL yang dititip di SPBU Simpang Ferry Batulicin.
Selain itu tambahnya, juga akan dibangun SPBN di Kecamatan Kusan Hilir untuk melayani warga nelayan.
Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Rahim setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kades Saring Sei Bumbu, tinggal tekhnis pengaturannya saja agar semua bisa terlayani.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Tanbu, Said Umar Alydrus yang meminta agar sistem pengaturannya dibenahi, perlu pengawasan yang ketat agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
"Perlu ditertibkan, karena meski Pertamina telah menambah kuota maka akan tetap saja sama seperti semula, petani nelayan dan truk angkutan susah mendapatkan solar jika tidak diatur secara benar," sebutnya.
Sedangkan Satpol Air Polres Tanah Bumbu menekankan pentingnya validasi data petani nelayan, petani dan nelayan yang seperti apa saja yang bisa menerima BBM bersubsidi, jangan sampai ada petani nelayan yang diluar kriteria bisa juga mendapatkan BBM bersubsidi, jadi harus jelas betul kapasitas.
Juga untuk pengelola SPBU, agar menetapkan waktu saat penyaluran BBM bersubsidi untuk petani nelayan, hingga jangan sampai yang melihat salah kaprah dan menduga ada penyimpangan, bila perlu saat penyaluran tersebut terbentang spanduk pemberitahuan.
Akhirnya, setelah mendengar berbagai saran pendapat dari semua pihak yang hadir, rapat ditutup dengan kesimpulan ; penyaluran BBM bersubsidi diatur dengan berkeadilan, jangan ada monopoli. Semua aparat terkait ikut mengawasi dan data kelompok petani nelayan segera divalidasi, serta Pemda setempat turun tangan ikut mengatur pendistribusian BBM bersubsidi tersebut melalui rekomendasi. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.