Bupati Tanbu Hadiri Rakornas Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi - BIDIK KALSEL

  • Membidik ke Segala Arah

    ©Bidik Kalsel

    Website Ini Telah Dilihat 13,17 Juta Kali

    Sabtu, 21 Januari 2023

    Bupati Tanbu Hadiri Rakornas Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi

    Bogor -
    Mengangkat tema Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi, Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se Indonesia dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo, Selasa (17/01/23).

    Pada Rakornas tersebut, kehadiran Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar didampingi oleh Sekda H. Ambo Sakka, Kepala BPKAD H. Syamsuddin, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Tanah Bumbu Dwi Dibyo Raharjo, serta Kabag Umum Setda Tanah Bumbu Al Husain Mardani. 

    Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo mengajak para Kepala Daerah dan Bank Indonesia untuk bekerja keras menangani inflasi.

    “Situasi global masih sangat tidak mudah dan sekarang yang menjadi momok semua negara adalah yang namanya inflasi. Ini momok semua negara. Patut juga kita syukuri inflasi kita terakhir di angka 5,5 persen. Ini patut kita syukuri, berkat kerja keras kita semuanya,” ujar Presiden sebagaimana dikutip pada laman https://setkab.go.id.

    Presiden meminta seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota, bersama-sama dengan Bank Indonesia terus memantau harga-harga barang dan jasa yang ada di lapangan, sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besarnya itu datang, sehingga bisa dikejar dan antisipasi untuk diselesaikan.

    Lebih jauh, Presiden mengingatkan soal kenaikan harga bahan pangan utamanya beras.

    Menurut Presiden, saat ini harga beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit di 79 daerah. Selain beras, telur juga mengalami kenaikan harga di 89 daerah, tomat naik di 82 daerah, dan daging ayam ras naik di 75 daerah.

    Di samping itu, pada acara yang digelar di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Presiden juga meminta agar para Kepala Daerah berhati-hati dalam menentukan tarif yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, misalnya tarif air dan angkutan.

    Kepala Negara meminta agar penyesuaian tarif dihitung secara tepat, karena bisa berpotensi menaikkan tingkat inflasi di daerah tersebut. (Rel)

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.

    Beranda