Banjarmasin -Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (FKP RKPD) Tahun 2024, Selasa (14/02/23).
Dalam acara hadir Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan M. Syaripuddin SE MAP (Bang Dhin), sekaligus menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD dihadapan peserta dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Perguruan Tinggi, Perangkat Daerah, dan Organisasi Kemasyarakatan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
Bang Dhin dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pokok-pokok pikiran Anggota DPRD merupakan penyerapan aspirasi yang berasal dari masyarakat di berbagai wilayah konstituen se Kalimantan Selatan.
"Usulan Pokok Pikiran DPRD yang bersumber dari aspirasi masyarakat ini kami harapkan bisa dijadikan bahan utama dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah, sehingga nantinya masyarakat dapat secara langsung merasakan kerja nyata Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan," ucapnya.
Selain itu, menurutnya penyusunan RKPD juga harus berkesesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal penganggaran belanja daerah, porsi, dan alokasi anggaran yang telah ditentukan.
Pada sambutannya, Bang Dhin mengharapkan agar Pemprov Kalsel dalam menyusun Rencana Kerja dan pola pembangunan daerah, turut didasarkan pada hasil riset serta mendukung optimalisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan inovasi daerah.
"Kehadiran Badan Riset di daerah sebagai Perangkat Daerah yang telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 78 Tahun 2021, dituntut untuk menghadirkan kebaharuan dan pembaharuan, terutama sebagai orkestrator aktivitas penelitian dan pengembangan di daerah," ungkapnya.
"Karenanya pelibatan proses di dalamnya diharapkan menstimukasi terciptanya keterbaruan tata kelola riset dan inovasi di daerah agar menghasilkan kemanfaatan dan berdampak masif bagi kemaslahatan masyarakat secara luas di Provinsi Kalimantan Selatan," tambahnya.
Mengakhiri sambutan, Bang Dhin menekankan agar rencana pembangunan kedepan mengarah kepada aspek pembangunan yang berkelanjutan baik terhadap masyarakat masa kini dan masyarakat di masa depan, khususnya bagi masyarakat pedesaan.
"Pembangunan berkelanjutan idealnya dapat mencakup berbagai aspek yang ada di masyarakat juga masyarakat desa, maka hal ini penting untuk menjadi salah satu topik yang dibahas tentang bagaimana hilirisasi desa yang memiliki potensi besar dalam mendukung kemajuan Negara," tutupnya. (Rel)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.