Pada Rapat Paripurna Rekomendasi DPRD Tanbu atas LKPJ Bupati Tanah Bumbu TA 2022 yang dilaksanakan di Ruang Sidang Istimewa Kantor DPRD Tanah Bumbu, pihak DPRD Tanbu minta Dinas terkait lakukan peningkatan kinerja, Kamis (27/04/23).
Naskah Rekomendasi yang dibacakan oleh Sekwan H. Muhlis SH menyebut, ada belasan Dinas yang perlu melakukan peningkatan kinerja, karena sesuai Visi Misi Pemkab Tanbu yang sudah berjalan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 baru terealisasi 50 persen.
Untuk itu sebut Mukhlis, sebagai saran, masukan dan/atau koreksi atas LKPJ Kepala daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun anggaran 2022,ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai bentuk Rekomendasi DPRD :
Sektor Pendidikan : perlu membuat program beasiswa bagi pelajar yang berprestasi atau tidak mampu untuk melanjutkan sekolah kejenjang lebih tinggi sampai pada jenjang Perguruan Tinggi dengan jurusan dan program Studi yang sesuai dengan kebutuhan SDM di Kabupaten Tanah Bumbu kedepan.
Sektor Kesehatan : masih sangat diperlukan peningkatan pelayanan public dibidang kesehatan bagi masyarakat, terutama terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penyediaan vaksin untuk jenis-jenis penyakit menular bagi anak-anak, untuk mendukung program ini perlu kerjasama yang baik antar instansi terkait maupun dengan fihak sekolah-sekolah.
Sektor Tenaga Kerja : tingginya tingkat pegangguran tentu berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan, untuk itu perlunya Pemerintah meningkatkan kegiatan-kegiatan pelatihan berkelanjutan yang berbasis peningkatan kemampuan kualitas Sumber Daya Manusia sampai terwujudnya kemandirian untuk penuntasan pengangguran dan mengentaskan kemiskinan dengan keterampilan yang modern sesuai dengan kebutuhan Industri dan peluang usaha lainnya yang harusnya juga menjadi perhatian khusus pemerintah.
Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : Program penyelenggaraaan jalan masih belum maksimal, Indikator kondisi mantap – meski tinggi namun dalam implemntasi dilapangan masih banyak yang perlu dibangunkan jalan dan/atau dibanggunkan kembali, diperbaiki dan dipelihara.
Sektor Perumahan, Permukiman dan Pertanahan : saat curah hujan tinggi perlu langkah-langkah konkrit untuk mengantisipasi terjadinya banjir melalui program yang efektif dari pemerintah melalui SKPD terkait, salah satunya dengan melakukan perbaikan saluran drainase pembuangan air di tepi jalan dan pembersihan alur-alur sungai khususnya dipemukian warga.
Sektor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana : sering terjadi kasus-kasus yang kerap kaitannya berhubungan dengan kekerasan terhadap anak yang perlu tegas dilakukan penanganannya.
Sektor Ketahanan Pangan dan Pertanian : rendahnya capaian pangan yang dikarenakan penurunan produksi pertanian akibat iklim dan serangan hama/penyakit sebenarnya sangat memungkikan untuk dihindari atau paling tidak diminimalisir apabila ada upaya keras yang dilakukan oleh instansi terkait dengan melakukan pembinaan dan bantuan yang memadai kepada petani.
Sektor Lingkungan Hidup : terkait lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang berada di dekat fasilitas umum seperti sekolah, pasar, kantor-kantor agar menjadi perhatian khusus bagi instansi terkait dan para petugas untuk segera ditangani agar tidak mengganggu aktifitas sekolah, pasar ataupun kantor-kantor atau dipindahkan kelokasi yang lebih tepat namun terjangkau masyarakat.
Sektor Pemberdayaan Masyarakat Desa : sebagaimana Amanat Peraturan Presiden tentang rincian APBN salah satu prioritas dana desa adalah untuk ketahanan pangan yang diharapkan desa mampu melakukan kegiatan sesuai dengan fungsi desanya, untuk mencapai tujuan tersebut agar dinas terkait benar-benar dapat melakukan bimbingan, pengarahan dan pengawasan yang potensial dan berkelanjutan terhadap program yang dibuat desa dengan menggunakan dana ketahanan pangan, sehingga diharapkan dana yang diluncurkan dapat berjalan dengan effektif.
Sektor Perpustakaan dan Kearsipan : perlu meningkatkan minat baca masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, dengan membuat program-program baru dan menarik bagi pembaca, seperti pembuatan/pembangunan taman baca, pembaharuan buku-buku perpustakaan melalui survey minat baca masyarakat dan membuat suasana perpustakaan yang dapat menarik minat baca serta sosialisasi pentingnya membaca dengan melakukan forum-forum yang meningatkan pengetahuan dan memancing rasa ingin tahu pembaca.
Sektor Sosial : perlu pembenahan dan sinkronisasi serta update data yang akurat pada dinas sosial Kabupaten tanah Bumbu dengan kementrian sosial, karena fakta dilapangan masih banyak masyarakat yang semestinya layak masuk daftar fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya tetapi mereka belum termasuk dalam daftar yang ada sekarang pada dinas sosial Kabupaten Tanah Bumbu. Data data tersebut harus diupdate setiap tahun untuk pembaharuan/perbaikan singkronisasi.
Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan perindustrian : diharapkan pembinaan terhadap koperasi yang dilaksanakan oleh instansi terkait benar-benar tepat sasaran sehingga bisa menumbuhkembangkan koperasi yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, karena sampai sekarang jumlah koperasi yang aktif dengan jumlah koperasi yang ada dan terdaftar sangat jauh perbedaanya, terdaftar 388 koperasi yang menjadi binaan pemerintah Kabupaten namun yang aktif hanya sekitar 50 koperasi, untuk itu instansi terkait perlu melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap keberadaan koperasi ini dilapangan.
Sektor Perikanan : untuk sektor ini kami berharap agar kebijakan Pemerintah Daerah lebih diorientasikan kepada pemberdayaan nelayan kecil yang ada di Daerah. Selain itu perlunya program menyelamatkan pesisir pantai pagatan sebagai salah satu warisan alam menjadi tempat para nelayan menjemur ikannya, disamping itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, diperlukan adanya bantuan inovasi dalam mengemas dan mempromosikan hasil kelautan dan perikanan.
Sektor Keuangan : dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar tidak hanya bertumpu pada pajak dan retribusi daerah, maka perlu adanya optimalisasi asset dan investasi serta dukungan pengalokasian anggaran untuk program dan kegiatan yang pro rakyat dan pro investasi.
Hal lain yang disinggung, yaitu terkait Perusda PT. BJU yang belum mempunyai Direktur Utama yang definitif, sehingga kelancaran operasional dan adminitrasi perusahaan belum dapat terlaksana dengan baik.
Di kesempatan itu, pihak DPRD Tanah Bumbu juga berharap ke depan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dapat selalu mempertahankan Hasil Opini WTP dari BPK.
Hadir pada Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, Sayid Ismail Khollil Alydrus, Sekda kab Tanbu H. Ambo Sakka, unsur Forkopimda Tanbu, Instansi Vertikal, Pimpinan SKPD, pihak Perbankan dan Perusahaan Tanbu, serta undangan lainnya. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.