Tanah Bumbu -Melalui Juru bicara nya Sayono, Fraksi Gerindra menyampaikan Pemandangan Umum pada Rapat Paripurna terkait LPJ APBD Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022, Kamis (08/06/23).
Dalam penyampaiannya, Sayono mengatakan, berdasarkan LKPJ T.A 2022 Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, setelah memepelajari dan memperhatikan secara seksama laporan tersebut, kami Fraksi Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) akan mengajukan beberapa hal.
1. Terkait Pengelolaan Pendidikan, perlunya langkah kongkrit dalam peningkatan kwalitasnya yaitu dengan pertimbangan sarana dan prasarananya dengan harapan yang juga harus berimbang kesejahteraan para tenaga pengajarnya, sampai mana itu dianggap menjadi hal yang penting !
Jelaskan ?
2. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Usaha Mikro. Dalam upayanya meningkatkan kualitas pelatihan keterampilan pencari kerja, dengan keterampilan yang modern sesuai dengan kebutuhan industry dan peluang usaha lainnya, yang harusnya juga menjadi perhatian khusus pemerintah sehingga bisa berjalan beriringan dengan peluang kerja yang disediakan mengingat ini juga adalah salah satu menjadi hal yang dijanjikan untuk bisa dilaksanakan. Dan masyarakat masih menunggu itu ! Jelaskan ?
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Jika kita perhatikan Bersama bahwa belakangan banyaknya terjadi kasus-kasus yang yang kerap kaitannya berhubungan dengan kekerasan terhadap anak yang tejadi dilingkungan keluarga dan masyarakat pada umumnya baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis maupun kekerasan seksual, maka di anggap perlunya upaya tegas dalam penanganannya dan juga dalam pencegahannya ! Jelaskan ?
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dalam uraian program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan dalam hal rendahnya capaian pangan yang dikarenakan penurunan produksi pertanian yang disebabkan iklim dan serangan hama/penyakit yng dalam hal ini dalam serangan hama/penyakit yang sangat disayangkan sebenarnya harusnya bisa sangat diminimalisir bahkan di hindari. Apa yang kiranya menjadi kendala terkait hal tersebut ! Jelaskan ?
5. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Perlunya upaya untuk bisa memberikan pemahaman lebih terhadap masyarkat dalam hal Langkah apa yang perlu diambil apabila terjadi sengketa dimasyarakat terkait kepemilikan lahan, sehingga bisa berjalan beriringan sebagai upaya optimalisasi kinerja Dinas ataupun pihak lainnya yang terkait. Sampai mana hal itu dijalankan ! Jelaskan ?
Setelah membacakan Pemandangan Umum sebanyak 5 poin ini, Sayono kemudian mengakhiri penyampaiannya pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani dengan didampingi Waket Sayid Ismail Khollil Al Idrus.
Hadir dalam rapat, Bupati Tanah Bumbu yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Makhriyadi Noor, unsur Forkopimda Tanbu, Instansi Vertikal, Pimpinan SKPD, pihak Perbankan dan Perusahaan Tanbu serta undangan lainnya. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.