Tanah Bumbu -Bertempat diruang Rapat Diskominfo SP, Pemkab Tanbu menggelar ekspose Nilai Tukar Petani bersama BPS dan Dinas terkait, Jum'at (26/01/24).
Kepala BPS Tanbu Ihsan nor hakim mengatakan, tujuan ekspose ini yaitu untuk melihat perkembangan kesejahteraan petani, tentunya dengan melihat perkembangan harga hasil pertanian tersebut.
"Kerena untuk melihat kesejahteraannya maka kita mengukur sementara yang didapat dengan NTP, hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan pada dasarnya adalah kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Dia menambahkan, salah satu melihat kesejahteraan yakni mengukur dari tingkat pendapatan dan pengeluarannya.
Sedangkan di Tanah Bumbu ini salah satu komponen pertanian itu apakah banyak biaya yang dikeluarkan atau hasil yang di dapat.
"Contohnya sawit, itu tergantung perkembangan harga secara internasional. Sedangkan untuk yang dibayar itu berbenturan dengan biaya pupuk maupun BBM yang dianggap sangat mempengaruhi pendapatan. Justru itulah guna melihat kondisi yang dialami petani hanya dengan NTP bisa di hitung," paparnya.
Sebenarnya lanjutnya, peningkatan NTP itu bisa menunjukkan peningkatan kemampuan petani secara kesejahteraannya. Namun semakin tinggi nilai NTP maka semakin tinggi pula kesejahteraan secara relatif.
"Meski itu secara sederhana NTP itu menggambarkan daya beli pendapatan petani walaupun itu belum bisa mewakili semuanya," pungkasnya.
Sementara Kadis Kominfo SP melalui Kabid SP Dwi Teguh Effendi mengungkapkan, terkait ukuran atau indikator kesejahteraan petani terbagi dengan 3 komponen, yakni pertanian tanaman pangan, perkebunan rakyat serta perikanan tangkap.
"Dari 3 komponen ini yang paling rendah posisinya bahkan dibawah 100 atau nilai modal, maka petani kita belum bisa dianggap sejahtera. Sehingga indikator inilah yang mengukurnya. Setelah mendapatkan angka diatas 100 dari 3 komponen tersebut maka dianggap bagus kesejahteraannya dan perlu ditingkatkan lagi," paparnya.
Namun tambahnya, kalau pertanian modalnya dibawah 100, tapi setelah dihitung dapatnya tidak sampai 100. Sementara itu harus diatas modal.
"Untuk mengatasi itu diharapkan peran lintas terkait sangat dibutuhkan untuk merumuskan posisi petani yang tidak sejahtera agar menjadi sejahtera. Tentunya apa yang dikerjakan tidak lagi mengalami kerugian," tutupnya. (Rel)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.