Bertempat di salah satu hotel di Kotabaru, Bappeda Propinsi Kalsel mengadakan Rapat Koordinasi (Rakoor) yang diikuti 52 perwakilan Kabupaten/Kota se Kalsel, Kamis (01/02/24).
Rakoor digelar guna memperkuat sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM).
Rakoor dihadiri pula oleh Kabid PMM Bappeda Propinsi Kalsel, Rahmiyanti Janoezir P, ST, MA dan Sekdakab Kotabaru, Drs. Said Akhmad, MM serta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kotabaru.
Panitia Pelaksana, Angga Priyadi, ST, M. Ec, Dev selaku Ahli Pratama Perencanaan Bappeda Propinsi Kalsel menjelaskan, tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota tahun 2023 menurut data BPS berkisar antara 2,44 hingga 6, 25. Dan Propinsi Kalsel berada di nomor 2 persentase penduduk miskin terendah secara nasional.
"Semakin rendah kemiskinan maka semakin melambat laju penurunannya dan semakin sulit penanggulangannya, salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah intervensi program berbasis data by name by addrees, perbaikan kualitas data menjadi hal yang tidak bisa ditawar untuk mewujudkan intervensi tepat sasaran," jelas Angga Priyadi.
Sementara Sekda Kotabaru Said Ahmad mengatakan, pertemuan ini dalam rangka bagaimana kita membuat program, perencanaan melalui FGD se Kalimantan Selatan untuk mengatasi kemiskinan terkait di bidang kesehatan dan stunting.
"Kita Propinsi Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Kotabaru program apa yang kita lakukan untuk pengentasan kemiskinan ini yang harus kita sepakati bersama karena ini termasuk penilaian secara nasional. Dan apabila kita tidak mempunyai perencanaan maka kita tidak akan keluar dari status kasus stunting dan kemiskinan," kata Said Ahmad.
Rakoor juga diisi dengan pemaparan dan diskusi bersama terkait evaluasi dan rencana program kegiatan bidang pemerintahan, pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, stunting, SPM dan kawasan perdesaan. (MPS/Rel)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.