Paradoks Pemberdayaan Masyarakat: Ketidakmampuan Mendefinisikan Masalah dan Kepentingan Aktor

Opini/Bidik Kalsel -

Pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai proses membantu masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kontrol mereka atas kehidupan mereka sendiri. Hal ini dilakukan dengan melibatkan komunitas/ masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak dan dengan memberi sumber daya dan keterampilan yang dibutuhkan guna mencapai tujuan dan 

penyelesaian masalah.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang kompleks dan multidimensi yang telah lama menjadi fokus perhatian para akademisi, praktisi pembangunan, dan aktivis masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat 

telah berkembang pesat, dengan munculnya perspektif baru yang menawarkan pendekatan yang 

inovatif, kolaboratif, partisipatif dan adaptif.

Pertanyaannya, proses pemberdayaan masyarakat selama ini yang sudah dilakukan apakah mampu mencapai tujuan dan upaya tersebut?. Variasi paradigma pemberdayaan masyarakat sangat kompleks dari sisi teoritis, sementara dari sisi praktis keadaan dan kondisi sosial masyarakat juga 

sangat beragam baik secara budaya, lingkungan, cara berpikir dan isu permasalahannya.

Paradigma pemberdayaan masyarakat yang selama ini menekankan pada ide-ide kolaboratif dan partisipatif misalnya. Dimana, masyarakat harus terlibat secara aktif dalam semua tahap proses pemberdayaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dengan menekankan program pemberdayaan yang relevan juga banyak yang tidak efektif dan sangat boros anggaran.

Disisi lain, paradigma kolaboratif misalnya, menekankan pada kolaborasi antara berbagai pemangku 

kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, para cendekiawan, LSM, sektor 

swasta, masyarakat sipil, bahkan para influencer sosial media juga kadang bahkan tidak selesai program-programnya.

Kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat memang disatu sisi membantu memastikan pemberdayaan memiliki sumber daya dan dukungan yang memadai. Namun selama 

ini terbukti jika pemberdayaan masyarakat yang hanya menekankan pada ide-ide kolaboratif juga 

tidak selalu menjadi kunci dalam keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat.

 

Kondisi paradoks ini tentu membutuhkan perspektif baru untuk menawarkan cara berpikir yang segar dan adaptif tentang paradigma pemberdayaan masyarakat termasuk untuk mencapai 

perubahan yang positif namun tetap berkelanjutan. Para praktisi dan aktivis pemberdayaan masyarakat perlu mengembangkan program yang lebih efektif dan relevan yang membantu 

masyarakat.

Diperlukan paradigma pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pemahaman dan penyelesaian masalah yang kompleks dan mampu memberikan definisi komprehensif terhadap 

masalah dengan baik, sehingga solusi yang diberikan juga tepat sasaran dan tepat guna. Paradigma ini perlu digunakan dalam konteks pemberdayaan masyarakat karena fleksibilitas dan 

kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai situasi.

Prinsip-prinsip utama dalam pemberdayaan masyarakat seharusnya meliputi kegiatan pemberdayaan yang fokus pada masalah, bukan solusi. Pemberdayaan masyarakat tidak perlu 

terlalu fokus pada menemukan solusi untuk masalah masyarakat, tetapi perlu memahami masalah dari berbagai perspektif dan mengembangkan solusi yang sesuai dengan konteks lokal.

Cara yang dilakukan misalnya adalah, memahami situasi masalah yang dihadapi masyarakat serta sumber 

daya yang tersedia. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya fokus pada aspek ekonomi atau sosial

saja, tetapi juga mencakup dimensi politik, budaya dan lingkungan. Pendekatan holistik ini menekankan bahwa berbagai faktor saling terkait dan perlu ditangani secara komprehensif.

Dalam tahapan mendefinisikan masalah ini, masalah masyarakat didefinisikan sebagai situasi yang tidak diinginkan yang ingin diubah oleh semua pihak yang terlibat. Tentu dalam prosesnya memerlukan pengembangan model, aksi dan intervensi jenis apa yang dilakukan agar mampu merubah situasi.

Perspektif ini fokus pada mengidentifikasi dan memperkuat kekuatan dan aset yang dimiliki 

masyarakat. Masyarakat tidak dilihat hanya sebagai objek yang pasif, tetapi sebagai agen perubahan yang aktif.

Tahapan selanjutnya yakni kemudian mendefinisikan kepentingan para aktor dan stakeholders yang terlibat termasuk juga kepentingan masyarakat didalamnya.

Memahami kepentingan para aktor yang terlibat juga memberikan kita pedoman akan motif dan tujuan para 

aktor tersebut, termasuk seberapa serius mereka ingin terlibat dalam proses pemberdayaan. Hal ini tentu akan sangat berguna dalam proses penyelesaian masalah ataupun proses berbagai 

kepentingan (shared interest) dalam program pemberdayaan.

 

Terakhir, pemberdayaan masyarakat harus dilihat sebagai proses belajar yang berkelanjutan, bukan sebagai intervensi jangka pendek yang tidak mampu mengedukasi masyarakat. Program pemberdayaan harus dirancang untuk membangun kapasitas, pola pikir, 

kemampuan adaptasi dan ketahanan masyarakat dalam jangka panjang. Proses pemberdayaan masyarakat harus dilihat sebagai proses pembelajaran yang berkelanjutan, di mana semua pihak terlibat belajar dari satu sama lain dan dari pengalaman mereka sendiri. (M. Syaripuddin - Mahasiswa Program Doktor Studi Pembangunan

Universitas Lambung Mangkurat)