Dipimpin Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Awaludin, Rapat Dengar Pendapat terkait pembebasan lahan perluasan Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru dihadiri perwakilan Dinas Perkimtan, BPN Kotabaru dan puluhan warga pemilik lahan, Senin (16/12/24).
Dalam pertemuan, perwakilan warga, Bunyani, mengutarakan bahwa pembebasan lahan bandara yang sampai saat ini belum ada pembayaran.
"Kami berharap bulan Desember 2024 ini tanah kami bisa dilakukan pembayaran," ucapnya, dihadapan anggota dewan dan undangan lainnya.
Terkait persoalan pembabasan lahan bandara ini, Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Awaludin mengatakan, RDP mengenai pembebasan lahan bandara sudah tiga kali dilaksanakan, progres sampai saat ini adalah dari pihak Eksekutif (Dinas Perkimtan) sudah melakukan lelang dan sudah dilakukan pula penilaian secara independen oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
"Penilaian KJPP ini diberi waktu sampai tanggal 30 Desember 2024," ucap Awaludin dari Fraksi PAN ini.
Dikatakannya, DPRD juga heran, mengapa persoalan pembebasan lahan bandara ini tidak kunjung selesai. Padahal 2023 anggaran sudah ada namun gagal di serap, sehingga anggaran menjadi Silpa. Apakah di tahun 2024 ini akan gagal lagi? karena itu kami di DPRD mendorong dan menekankan secara khusus kepada Dinas Perkimtan agar pembayaran bisa direalisasikan di tahun ini.
Lebih jauh Awaluddin menyampaikan, pembebasan ini skalanya besar, total anggaran mencapai 160 milyar.
"Jadi kita berkejaran dengan waktu, karena ini sudah minggu ketiga bulan Desember, kami sangat berharap ini bisa terealisasi," pungkasnya, sambil meminta Dinas Perkimtan dan BPN Kotabaru bisa bekerja cepat untuk masyarakat. (Lana)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar tapi jangan bernuansa SARA.